Beranda Headline BPN Bagi Sertifikat Program PTSL

BPN Bagi Sertifikat Program PTSL

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA SIAP BAGI: Sejumlah sertifikat warga yang masuk dalam program PTSL yang sudah terbit, dan siap dibagikan BPN ke masyarakat.

LOTIM – Tahun ini, Lombok Timur (Lotim) mendapat jatah program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), sebanyak 27.500 bidang. Dari jumlah tersebut, jumlah sertifikat yang sudah diterbitkan sebanyak 17.305 sertifikat atau sekitar 70 persen lebih. Sebagian sertifikat yang sudah terbit, telah dibagikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim ke masyarakat.
Kepala BPN Lotim, H Lalu Suharli, di ruang kerjanya, kemarin mengatakan, proses penggukuran dari kuota yang diperoleh daerah ini sudah selesai di lapangan. Demikian juga pemetaan dan Pengumpulan Data Yuridis (Puldadis), seperti warkah atau alas hak lainnya, sudah mencapai 95 persen. Hanya masih tersisa di Desa Danger. Data-data tersebut sudah diinput di pusat. Sementara semua berkas sudah dinyatakan selesai. “Yang sudah kita bagi ke masyarakat ada 5 ribu lebih sertifikat. Kita belum bagi semua sertifikat, masih mengkoordinasikan dengan desa. Sebab, mengumpulkan masyarakat sangat sulit sekali di lapangan,” kata Suharli.
Konsep awal dalam program PTSL ini, melakukan pengukuran secara menyeluruh pada desa yang mendapatkan jatah program. Berdasarkan peraturan baru nomor 6 tahun 2018 yang terbit April lalu, yang menjadi ukurannya saat ini masyarakat, atau tanah wakaf, tanah pemerintah dan lainnya, sudah punya sertifikat atau tidak. Bukan lagi ukurannya mau ikut atau tidak dalam program tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah yang aktif mendaftarkannya selama belum memiliki sertifikat.
“Jadi selama belum memiliki sertifikat, masyarakat mau mengusulkan atau tidak, tetap kita buatkan sertifikat,” tegasnya.
Lanjut Suharli, dampak dari gempa bumi melanda Kabupaten Lombok Utara (KLU), sisa dari program PTSL daerah tersebut dialihkan ke Lotim. Jumlahnya sebanyak 8.500 bidang dari 19.500 bidang jatah KLU. Artinya, jumlah kuota diperoleh Lotim menjadi 33.500 bidang. Saat ini, pihak BPN sedang melakukan revisi terhadap Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), karena kaitan dengan penambahan jumlah kuota tersebut.
Karena bertambah, BPN Lotim justru mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Tim yang ada di BPN KLU, diperbantukan ke BPN Lotim. Sehingga harapannya, Desember mendatang program ini seluruhnya bisa tuntas. “Berhubung ada penambahan kuota sisa dari Lombok Utara, kita bagi lagi. 2.500 bidang ke selatan, 6 ribu bidang kita tambah untuk wilayah utara,” terang Suharli seraya berharap proses administrasi revisi Dipa cepat selesai. Sehingga dalam waktu dekat, segera dilakukan pengukuran.
Tahun 2019 mendatang ungkap Suharli, Lotim mendapat kuota dari pusat, sebanyak 50 ribu bidang. Agar proses program PTSL ini selesai sesuai target, berdasarkan aturan yang ada diperbolehkan melakukan rekrutmen tenaga tidak tetap di lapangan atau tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) yuridis. Selain tenaga tidak tetap, Satgas yuridis juga melibatkan perangkat desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Tugas Bhabinsa maupun Bhabinkamtibmas, bisa saja menjadi coordinator di lapangan, untuk mengorganisir jajaran di lapangan, dalam melakukan penarikan berkas berkaitan dengan alas hak, yang akan dibuatkan sertifikat.
“Yang hebat itu, animo masyarakat sangat besar dan itu membuat kami semangat bekerja,” pungkasnya seraya kembali menegaskan, jadi biaya administrasi verifikasi di BPN itu gratis karena sudah ada dari APBN. Yang dibiayai masyarakat adalah, pra verifikasi seperti foto copy KTP dan sebagainya. Tentu sesuai SKB tiga menteri, maksimal desa boleh menarik biaya proses di desa, sebelum sertifikasi oleh BPN maksimal Rp 350 ribu. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here