Beranda Praya Metro Inspektorat Terus “Plototi” Dana Desa

Inspektorat Terus “Plototi” Dana Desa

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA Lalu Aswatara

PRAYA — Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) terus ‘memplototi’ penyaluran dana desa. Baik ADD bahkan DD. Sebagai bentuk keseriusan ini, Inspektorat akan mengandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana desa mulai tahun ini.

Kerjasama ini dilakukan Inspektorat pusat dengan BPK di pusat juga. Maka dari itu, secara otomatis inspektorat di masing daerah juga mengikuti.
Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aswatara mengaku, pihaknya memang sempat mendapatkan informasi soal ini. Namun pihaknya masih belum mengetahui mekanisme seperti apa. Untuk itu, rencana tanggal 6 September pihaknya akan rapat dengan BPK mengenai hal tersebut.
“Tunggu saja hasil rapat nantinya. Karena dalam pertemuan ini, bukan hanya dihadiri oleh Inspektorat semata. Tapi DPMD maupun camat bakal hadir,” ungkap Aswatara di kantor Bupati, kemarin.
Aswatara menegaskan, sebenarnya kerja sama itu dilakukan untuk memastikan seluruh dana tersalurkan sesua dengan peruntukannya. Sebab, dana desa yang disalurkan ke desa sangat besar dan rentan untuk disalahgunakan. Dana tersebut terdiri dari DD, ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah.
“Dana desa itu, harus dipertanggungjawabkan terutama neraca keuangan penggunaan anggaran dan realisasi anggaran. Termasuk data dan inventarisasi barang yang dibelanjakan dari dana desa,” tegasnya.
Selain itu, dengan ikut sertanya BPK dalam melakukan audit desa tentu akan sangat mempermudah semua aparat penegak hukum. Misalnya, bila ada laporan yang masuk mereka tidak akan bekerja dua untuk kembali minta audit kerugian negara seperti sekarang. Sebab, setelah dilakukan audit bersama Inspektorat, BPK tentu akan mengeluarkan kerugiannya yang ditimbulka di desa itu.
“Yang bisa menentukan kerugian negara dalam adalah BPK,” bebernya.
Aswatara menambahkan, dengan terlibatnya BPK nantinya dalam melakukan audit di desa, akan membuat sejumlah oknum di desa ada efek jera. Dan harapan ke depan mereka lebih transparan dalam mengelola uang desa.

Belum lama ini, Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT meminta para kades terbuka dan transparan dalam mengelola anggaran. Pihaknya tidak ingin melihat kades berlaga seperti ‘raja kecil’ di tengah masyarakat. Apalagi BPK akan mulai turun ke desa.
“Mohon apa yang ada di desa, terbuka semua,” pesan Suhaili, pekan lalu. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here