Beranda Headline BPK Bidik Loteng dan Sumbawa

BPK Bidik Loteng dan Sumbawa

BERBAGI
ILUSTRASI

MATARAM – Pengawasan pengelolaan dana desa (DD) yang merupakan sumber APBN, makin ketat mendapat pengawasan. Pada tahun ini, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTB akan turun melakukan audit investigasi.
Audit tersebut dalam upaya menjamin pengelolaan serta laporan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu juga bertujuan untuk mencegah kerugian keuangan negara sebab, DD satu dari program pemerintah yang anggarannya lebih dari 1 miliar yang ditransfer dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, BPK sebagai sebuah lembaga negara, BPK memiliki misi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Hal tersebut sebagai bagian dari nawacita presiden dan wakil presiden RI, Joko Widod – Jussuf Kalla saat ini.

“Kita sudah usulkan program itu kepada BPK RI, tahun ini kita akan coba dua kabupaten,” ungkap Kepala BKP Perwakilan NTB, Wahyu Priyono kemarin di Mataram.

Untuk dua kabupaten yang jadi bidikan dan akan diperiksa itu, kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa. Sementara kabupaten lain akan menyusul pada program tahun berikutnya. Wahyu menyampaikan, alasan memilih dua kabupaten itu dimana pertama daerah yang tidak terdampak Gempa Bumi dan jumlah desa tergolong banyak.

Wahyu menjelaskan selama ini, baik BPK perwakilan belum ada program kearah sana begitupun dengan BPK RI sendiri. Unutk itu BPK perwakilan NTB akan mulai memprogramkan kegiatan itu tahun ini.
“Ini namanya jenis pemeriksaan BPK khusus, pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” ungkapnya.

Untuk melaksanakan program ini, BPK akan menggandeng Inspektorat sampai tingkat kabupaten, nantinya Inspektorat akan diajak bersinergi menyamakan persepsi melalui kegiatan workshop, kemudian akan dilanjutkan dengan Fokus Grub Discusion (FGD) dan juga akan ada sharing pengetahuan dan pengalaman, kemudian akan dilakukan supervisi pemeriksaan yaitu bentuk kerjasama yang akan dilakukan inspektorat sebagai instansi yang memeriksa dana desa dan BPK melalaui supervisi.

“Dan terakhir kita audit dana desa itu,” katanya.

Dalam melaksanakan audit, tim BPK nantinya turun dengan dibantu Inspektorat, dimana satu kabupaten ditargetkan akan menurunkan tim auditor delapan sampai 10 auditor sehingga target satu kabupaten satu bulan bisa terselesaikan 100 desa. Dalam program ini, Inspektorat akan bekerja dengan anggarannya sendiri dan untuk BPK NTB anggaran untuk merealisakan giat tersebut sudah tersedia dimana awalanya akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan kinerja daerah namun dialihkan, untuk kegiatan audit dana desa.

“Ini baru di BPK NTB. Kami juga sudah usulkan ke pusat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa DD yang akan mulai diaudit yaitu dana yang keluar tahun ini. Disinggung ketika ada ditemukan kerugian negara, Wahyu menyampaikan tugas BPK melakukan pemulihan berupa jumlah uang yang harus dikembalikan, nantinya akan ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK yang harus dilaksanakan.
“Kami memastikan pemulihan itu ia uang harus dikembalikan,” jelasnya.
Disinggung ketika satu kasus telah masuk meja Aparat Penegak Hukum (APH), Kepolisian dan Kejaksanaan. Wahyu mengaku, BPK hanya menyelesaikan administrasi keuangan adapun pada pidana itu merupakan kewenagan APH itu sendiri. Meski telah dilakukan pengembalian namun urusan APH masing masing entah apa dilanjut atau tidak sepenuhnya wewenang APH. Namun dalam penanganan hukum biasanya APH meminta BPK melakukan audit kerugian negera sehingga ketika ditemukan ada kerugian maka BPK mengeluarkan rekomendasi.
“Contoh Desa Langko, Janapria, Loteng sudah di perhitungan kerugian negara BPK NTB,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat provinsi NTB, Ibnu Salim mengapresiasi langkah BPK itu, bahkan Inspektorat menerim baik rencana tersebut. Giat BPK itu kata Ibnu, menambah auditor sehingga bisa saling belajar banyak dan sekaligus mengetahui perkembangan pengelolaan DD sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan desa desa.
“Bagus kalau Inspektorat mau dilibatkan, konsepnya join audit, karena memang hasil akhir di BPK selalu yang berwewenang menentukan opini,” ungkap Ibnu singkat dikonfirmasi terpisah. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here