Beranda Headline Bawaslu Akan Cek Berkas Ketua BPPD

Bawaslu Akan Cek Berkas Ketua BPPD

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Suhardi

MATARAM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB angkat bicara soal status salah satu calon legislatif (Caleg) DPRD NTB yang masih menduduki jabatan. Salah satunya, dari Partai Nasdem Dapil Lombok Timur, Fauzan Zakaria yang mana masih menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) provinsi NTB yang diangkat melalui keputusan Gubernur NTB nomor 556 – 215 tahun 2018 yang mana statusnya menjadi Daftar Calon Sementara alias Masuk Syarat (MS).

Komisioner Bawaslu NTB Bidang Hukum, Data dan Informasi, Suhardi menjelaskan, jika mengacu pada PKPU nomor 20 pasal 7 tentang persyaratan bakal calon dimana pada ayat 1 huruf K angka 7 dilarang ikut menjadi calon anggota legislatif jika menjadi Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang sumber keuangannya dari keuangan negara. Sementara BPPD ini dibentuk SK gubernur yang artinya menerima gaji dari negara dan sesuai SK KPU nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR/DPRD halaman 13 tertulis bahwa harus ada surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

“Ketentuan ini jangankan badan tingkat Provinsi, tingkat desa saja tidak boleh,” tegas Suhardi di Mataram, kemarin.

Menurut Suhadri, bagi Caleg yang sudah MS maka harus MS, namun ketikan ada dokumen lain yang ditemukan Bawaslu yang seharunya TMS, namun MS tentu akan dilakukan kajian. Disinggung dengan status Fauzan Zakaria, Bawaslu belum bisa memutuskan sebab belum mendapatkan dokumen yang dimaksud. Ia mengaku, apa yang menjadi perbincangan tersebut tentu menjadi informasi awal yang akan dicek Bawaslu. Secara umum koordinasi proses tahapan pengawasan dengan KPU mulai dari pendaftararan partai politik, verifikasi parpol, parpol mendaftarkan calegnya lalu diverifikasi berjalan baik namun secara rmendetail seperti kontek Fauzan Zakaria itu belum diterimanya.

“Nanti kami akan tindaklanjut, ini informasi awal, kita cek dulu” tegasnya.

Dalam konteks pengawasan Bawaslu, kata dia setidaknya dalam melihat satu kasus akan dilihat pada apakah ada pelanggaran administrasi, Pidanan, kode etik dan pelanggaran peratuarn perundang-undangan. Untuk memutuskan satu perkara tentu akan dilakukan rapat pleno internal Bawaslu.

“Kami pastikan jika ada dokumen lain tentu ada kasusnya salah satu dari empat itu. Kalau masuk dalam empat itu wajib TMS,” katanya.

Suhardi menjelaskan, pleno itu guna memutuskan status perkara yang kemudian menghasilkan satu rekomendasi kepada KPU tentu wajib ditindaklanjuti bahkan jika mengabaikan rekomendasi tersebut, sehingga tidak melanjutkan maka KPU bisa berurusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan juga pidana hal itu sesuai ketentuan dalam regulasi.

Sementara selama ini, dalam pengawasan secara administrasi pada Caleg kali ini, belum sempurna, masih ada tanggapan masyarakatmisalnya si calon seharunya TMS kenapa MS. Partisipasi publik untuk memberikan penilaian ini dalam kerangka menciptkan ruang partisipasi politik untuk terlibat dalam proses demokratisasi.

Sementara itu, KPU NTB menyebut bahwa BPPD merupakan lembaga swasta sehingga tidak harus mundur dari jabatan sebagai caleg. Ungkapan itu berbeda dengan pernyataan KPU beberapa waktu yang lalu yang mana tidak membolehkan karena harus melampirkan surat pengunduran diri sebagai ketua BPPD, lantaran BPPD merupakan badan yang dibiayai sumber APBN.

Ketua KPU NTB, L Aksar Ansori menyampaikan, setelah dilakukan kajian, konsultasi dan membaca posisi BPPD dalam UU 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Fauzan dianggap Memenuhi Syarat (MS). Ternyata BPPD itu badan swasta, dalam nomenklatur kementerian, lembaga dan badan ternyata yang dimaksud Badan itu seperti BIN, BNN, BULOG dam lain lain yang merupakan lembaga negera non kementerian yang setara/setingkat kementerian.
“Badan/lembaga seperti ini wajib dianggarkan oleh APBN secara rutin seperti jika kementerian, dinas-dinas,” kata Aksar terpisah.
Ditanya dengan pasal 27 ayat 4 dalam PKPU 20 tahun 2018 berbunyi, bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
Aksar mengaku, saat ini KPU sudah obyektif dan tidak memutuskan melampui apa yang semestinya dalam UU dan aturan.

“Kalau lembaga swasta harus mundur, dong 80 persen caleg bisa dicoret. Apalagi tidak ada disebut dalam SK Gubernur bagi BPBD ini harus diberikan anggaran karena SK itu,” cetusnya.

KPU pun juga telah mengkaji SK gubernur NTB nomor 556 – 215 tahun 2018 tentang nama-nama unsur penentu kebijakan badan promosi pariwisata daerah NTB yang mana tidak disebut dalam SK itu harus diberikan anggaran. SK itu melaksanakan perintah UU semisal tidak ada BPPB dan tidak ada SK tentu tidak ada sanksinya juga. Begitupun ketika menerima gaji yang bersumber dari uang negara tentu hal itu wajar dan lazim karena gaji itu didapatkan dari SK. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here