Beranda Lombok Barat APBDP Harus Segera Dibahas

APBDP Harus Segera Dibahas

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA H Wahid Syahril

LOBAR —Kalangan dewan Lombok Barat (Lobar) meminta pembahasan APBD Perubahan (APBDP) segera dilakukan. Terlebih lagi ketika masa pemulihan pascabencana gempa tengah berlangsung.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lobar, H Wahid Syahril menilai momen saat ini sangat tepat untuk membahas APBDP. Sebab nantinya akan ada perubahan beberapa program yang menyesuaikan dengan penanganan pascagempa. “Beberapa bentuk perubahan programnya dengan APBDP ini harus mengarah kepada penanganan pascabencana,” kata Wahid yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Menurutnya, APBDP harus diarahkan untuk penanganan pascabencana. Beberapa program fisik yang tidak terlalu berdampak kepada pelayanan publik dialihkan ke tahun 2019 mendatang. Nantinya, anggaran dari program yang ditunda itu diarahkan untuk program penanganan bencana. Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana, tidak sedikit.
Ia pun tidak terlalu mempersoalkan pola skema pembagian penanganan bencana tersebut. Sebab telah ada Instruksi Presiden (Inpres) sebagai acuan, mana yang ditangani pusat, provinsi dan kabupaten/kota. “Kalau masyarakat kita sampai sebulan dua bulan di pengungsian kemudian kita masih berdebat masalah pola sinergi, kasian masyarakat,” ujarnya.
Meskipun berapa pekan lalu berada di KLU, namun dampak terparah juga sangat dirasakan warga Lobar. Bahkan hasil pendataan, terdapat puluhan ribu rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian puluhan ribu jiwa masyarakat di empat kecamatan, yaitu Narmada, Lingsar, Gunung Sari dan Batulayar harus mengungsi.
Terkait pembahasan APBDP, eksekutif masih menunggu tindak lanjut dari Inpres nomor 5 tahun 2018. Dalam Inpres itu diminta sejumlah saran fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit harus selesai selama enam bulan. “Cuma statusnya sekarang perlu diperjelas, apakah dana ini ada di kabupaten atau provinsi, ataukah di pusat. Dimana dan siapa ini yang belum jelas,” ujar Sekda Lobar, H Moh Taufiq.
Menurut Taufiq, seharusnya pusat berani mengambil kebijakan yang lebih terkait penanganan bencana. Seperti menaikkan Dana Alokasi Umum (DAU). Bila DAU yang diberikan untuk tahun 2019 normal seperti tahun sebelumnya, dipastikan penanganan pascagempa akan lambat. “Ini harus disikapi dengan kebijakan pusat, harusnya berani mengambil kebijakan tidak normal,” tegasnya. (win/r3)

BERBAGI
Artikel sebelumyaPembersihan Bangunan Jangan Molor
Artikel berikutnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here