Beranda Headline Guru Tuntut Tunjangan Sertifikasi Dibayar

Guru Tuntut Tunjangan Sertifikasi Dibayar

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA TUNTUT: Wakil Ketua Forum Tunjangan profesi guru golongan II, Hariadi menunjukan salinan sertifikasinya saat hearing di kantor DPRD Lobar, kemarin.

LOBAR —Puluhan guru mempertanyakan kejelasan pembayaran tunjungan sertifikasinya. Setelah hampir dua triwulan para guru golongan II itu belum menerima hak mereka. Para guru menuntut agar tunjangan mereka segara dibayarakan. Tuntutan itu disuarakan para guru kepada kalangan DPRD Lobar saat hearing, kemarin. Guru diterima Wakil Ketua III DPRD Lobar dan Ketua Komisi IV DPRD Lobar.
“Agar segera dibayarkan, karena yang triwulan kedua belum,” ujar Wakil Ketua Forum Tunjangan Profesi Guru Golongan II, Hariadi.
Menurutnya, dinas tidak bisa membayarkan tunjangan sertifikasi lantaran terbentur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 10 tahun 2018. Sebab dalam kriteria penerimaan tunjangan profesi, guru setidaknya harus memiliki SK fungsional.
Kriteria itulah yang tidak dimiliki para guru yang sudah menerima sertifikasi cukup lama itu. Padahal di daerah lain masih dapat menerima tunjangan itu, kendati belum memiliki SK fungsional. “Ini yang kita permasalahkan. Kenapa daerah lain bisa, kita tidak,” tanyanya.
Menanggapi aspirasi itu, Wakil Ketua III DPRD Lobar H Sulhan Muhlis Ibrahim mendorong Dikbud segera membayarkan tunjangan itu. Jika nantinya tidak dibayar, justru akan menjadi silpa pada kas daerah. Karena tidak dapat dialihkan untuk hal lain.
Mengenai SK fungsional itu, dirinya meminta Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) mencarikan solusi. Sehingga para guru itu bisa mendapatkan tunjangan. “Kasian sudah kena gempa, kini tidak dibayarkan lagi,” sambungnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris. Ia meminta BKD untuk berkonsultasi dengan BPK RI terkait risiko jika dibayarkan tunjangan itu dengan belum adanya SK fungsional. “Kita sarankan untuk konsultasikan ke BPK,” katanya.
Sementara Kepala Dikbud Lobar, M Hendrayadi mengakui belum bisa mencairkan tunjangan itu. Alasannya, apalagi kalau bukan SK Fungsional. Sebab hal itu menjadi temuan BPK, sehingga BKD tidak berani mengeluarkan SK Fungsional itu.
Meski demikian, Hendra siap pasang badan demi tunjangan guru tersebut agar bisa dibayarkan pada triwulan ini dan berikutnya. Ia berkeyakinan para guru tersebut sudah bisa dianggap sebagai pejabat fungsional. Mengingat SK PNS mereka sudah jelas menerangkan sebagai guru. “Saya secara pribadi berani mempertangungjawabkan bahwa mereka adalah guru. Cuma ada hasil pemeriksaan BPK mengatakan, harus terbitkan SK fungsional. Jadi kami mengerem,” terangnya.
Ia merasa, tunjuangan tersebut masih dapat dibayarkan. Namun sarannua kepada para guru, agar bersedia membuat surat pernyataan untuk mempertanggungjawabkan jika nantinya menjadi temuan BPK. Ia juga meminta BKD untuk mengeluarkan SK fungsional, karena khawatirkan jika dibiarkan justru anggaran tunjangan itu akan berkurang di tahun-tahun berikutnya.
Di tempat yang sama, Plt Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM), Hj Bq Indriyani Farida mengaku sudah menyiapkan solusi bagi para guru demi memperoleh tunjangannya. Menurutnya, di tahun ini akan diusulkan penyesuaian pangkat bagi guru tersebut ke BKN. “Itu solusi kami, karena kalau mau membuat SK (fungsional) tidak ada dasarnya,” ujarnya.
Pihaknya juga akan mengkonsultasikan terkait SK itu ke BPK, agar diperoleh solusi alternative. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here