Beranda Praya Metro Cuti Ketua UPK Picu Konflik

Cuti Ketua UPK Picu Konflik

BERBAGI
TARNADI/RADAR MANDALIKA SERIUS: Sejumlah kades dan pengurus BKAD Kecamatan Janapria melakukan MAD khusus di aula kantor camat setempat, kemarin.

JANAPRIA —Sejumlah kepala desa di Kecamatan Janapria mempertanyakan keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang memberikan cuti cukup lama kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan atas nama Sudarman. Sudarman diberikan cuti hingga tiga bulan lebih karena ikut menjadi balon kades di salah satu desa di Kecamatan Janapria. Parahnya lagi, cuti yang bersangkutan juga tanpa ada koordinasi dengan semua kades selaku direksi. Selain itu tidak melalui musyawarah antar desa (MAD).
“Sesuai AD/ART ketika pengurus UPK diberhentikan, diangkat maupun mengajukan cuti, mestinya harus melalui MAD bersama antara pengurus BKAD, pengurus UPK dan semua kades selaku direksi,” ungkap Penjabat Kades Saba, Lalu Suara.
Selain itu lanjutnya, pengurus UPK terbentuk melalui musyawarah BKAD. Yang mana, semuanya itu berjalan sesuai dengan Perdes yang ada di masing-masing desa.
“Jadi jika pengurus UPK cuti, dasar hukum BKAD memberikan izin cuti itu apa dulu? Ini yang kami pertanyakan selaku direksi,” ujar pria yang juga Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Janapria ini.
Kades Selebung Rembiga, Moh Mely juga mempersoalkan hal tersebut. mestinya kata dia, persoalan ini tidak akan terjadi jika BKAD mengajak direksi membahasnya dalam forum internal. Sebab banyak hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan pihaknya selaku direksi, terutama soal kejelasan arah perguliran dana miliaran rupiah yang dikelola oleh UPK. Untuk itu, ia berharap dalam MAD selanjutnya pengurus UPK bisa menunjukkan kemana dana tersebut dan kelompok di desa mana saja yang diberikan pinjaman.
“Kita perlu tahu, kemana dana itu dan benar tidak sudah digulirkan,” tegasnya.
Demikian juga dikatakan Kades Durian, HL Wirama Majas. Mengenai AD/ART, dirinya tidak mengetahui seperti apa garis besarnya. Akan tetapi, selaku direksi pihaknya patut mempertanyakan keputusan pengurus BKAD soal pemberian cuti tersebut. Karena dari koordinasi dengan semua kades tidak ada kata cuti bagi pengurus UPK untuk ikut serta dalam persoalan politik, apalagi dengan tenggang waktu cukup lama. Namun terlepas dari itu semua, ia berharap hal ini menjadi pelajaran bagi pengurus BKAD ke depan.
“Kita sudah minta tadi agar segera diaudit. Jika cutinya berakhir, kita harus gelar MAD khusus dari direksi. Kami mau lihat seperti apa perkembangan dana miliaran itu,” paparnya.
Terpisah, Ketua BKAD Kecamatan Janapria, H Sapar menerangkan, terhadap apa yang dipersoalkan semua kades ini, ia mengaku atas kehilafannya. Atas dasar itu pula, apa yang menjadi keputusan direksi akan ia patuhi selama sesuai dengan pedoman regulasi yang ada. Intinya, ia menyerahkan seluruh keputusan direksi dan siap melakukan apa yang menjadi permintaan soal audit pengelolaan keuangan dari UPK.
“Saya akui saya salah dan khilaf memberikan cuti cukup lama dan tanpa koordinasi dengan direksi,” ujar mantan Kades Loang Maka ini. (tar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here