Beranda Lombok Timur Bersihkan Reruntuhan, Desa Bisa Padat Karya

Bersihkan Reruntuhan, Desa Bisa Padat Karya

BERBAGI
DOK / RADAR MANDALIKA HM Juaini Taofik

LOTIM – Setelah selesai masa tanggap darurat gempa bumi, saat ini sedang dalam proses pemulihan dan transisi. Sementara, untuk membersihkan reruntuhan bangunan pascagempa bumi, tentu tidak akan cepat tuntas jika hanya mengandalkan pihak-pihak tertentu seperti aparat.

Namun hasil advokasi dari Kementerian Desa (Kemendes), Dana Desa (DD) selain bisa digunakan untuk tanggap darurat, juga bisa digunakan untuk pemulihan dan transisi. Artinya, manakala ada DD yang bisa dialihkan untuk pemulihan dan transisi, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur (Lotim), mendorong dana itu bisa digunakan desa. Sebab, penataan pemukiman itu juga penting. “Jadi membersihkan reruntuhan jika tidak bisa dengan gotong royong, boleh dengan sistem padat karya. Yang terpenting, prosesnya harus melalui Musyawarah Desa (Musdes),” kata HM Juaini Taofik, Kepala DPMD Lotim, via ponselnya kemarin.
Ia menegaskan, yang boleh ditanggulangi oleh desa sesuai imbauan saat status tanggap darurat waktu lalu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar korban gempa bumi. Sementara untuk membantu pembangunan rumah warga terkena dampak melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun DD pada masa pemulihan dan transisi ini tidak diperbolehkan, sebab akan menjadi dobel. “Kita sudah wanti-wanti supaya tidak dobel,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, bantuan diberikan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hanya berupa bantuan rehab rumah. Bukan berupa bantuan pergantian rumah. Hasil update data sementara DPMD, yang sudah pasti korban gempa bumi yang mendapatkan rekening dan sudah menerima bantuannya sebanyak 2.872 pemilik rumah. Sisanya, mengikuti perkembangan tergantung kemampuan keuangan negara. “Memang, banyak pertanyaan dari Kepala Desa (Kades) seperti apakah boleh memberikan bantuan rumah untuk korban gempa, tapi pertanyaan ditolak. Tujuannya, supaya jangan dalam proses anggaran dobel,” ujar mantan Asisten 1 ini.
“Tahun 2019 mendatang, kita tunggu saja mungkin ada kebijakan baru. Karena pimpinan kita baru,” tambah Juaini.
Kaitan dengan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), ditegaskan Juaini masih akan terus berlanjut. Namun demikian, program tersebut hanya bersumber dari ADD tahap pertama saja. “Intinya, tidak boleh digunakan. Khususnya DD untuk selain padat karya tunai, karena kaitan dengan penataan lingkungan,” tutup Juaini. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here