Beranda Mataram Perbaikan Kantor Pemerintah Butuh 40 Miliar

Perbaikan Kantor Pemerintah Butuh 40 Miliar

BERBAGI

MATARAM —Akibat gempa, kerusakan dialami bangunan rumah, fasilitas umum, pendidikan, hingga perkantoran pemerintah di Kota Mataram. “Bagi Mataram, cukup besar dampak gempa itu,” kata Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh di hadapan sidang rapat paripurna istimewa penyampaian pidato Wali Kota Mataram dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram ke 25 tahun 2018, kemarin.
Untuk korban jiwa, 13 warga meninggal dunia. Belum korban luka-luka. Untuk perbaikan beberapa fasilitas pemerintah, menurut Wali Kota, butuh anggaran hingga di atas Rp 40 miliar. “Ini termasuk perbaikan gedung DPRD kota. Belum untuk RS, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah yang menjadi korban,” ujarnya.
Mengenai rumah warga, data terakhir terdapar 6 ribu rumah rusak. Rinciannya, 1.300 unit lebih rusak berat. Sisanya rusak sedang dan ringan. “Pemkot segera bekerja. Kemarin sudah dilakukan pembersihan terhadap beberapa lingkungan yang mengalami kerusakan besar dan parah. Setelah itu, disiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rusak berat rumahnya,” jelasnya.
Setelah itu baru dipikirkan kebijakan lain agar warga yang rumahnya rusak berat, bisa dibangun kembali. “Itu masih kita rencanakan,” imbuhnya.
Pemerintah pusat, dinilai Wali Kota, telah merespon cepat dengan memberikam bantuan bersama seluruh lembaga yang ada. Nantinya, warga yang rumahnya rusak berat akan mendapat bantuan Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan ringan Rp 10 juta. “Segera kita bekerja sama. Pulihkan kembali keadaan di Mataram,” ajaknya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Mataram, H Amirudin mengatakan, pemkota juga mengajukan ke pusat untuk hunian sementara (Huntara). Khususnya di empat lingkungan yang terdampak paling parah akibat gempa. “Huntara baru kita ajukan ke pusat untuk empat lingkungan sebesar Rp 5,65 miliar,” katanya.
Untuk jumlah huntara yang diajukan pada tahap awal sebanyak 250 unit. Jumlah itu masih jauh dari separuh rumah yang rusak berat akibat gempa. Yakni sebanyak 1400 unit lebih. “Secara bertahap diajukan sesuai hasil konsultasi. Kita coba ajukan 250 unit dulu,” ungkapnya.
Usulan huntara itu, lanjut Amirudin, telah diantarkannya langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru-baru ini. “BNPB akan langsung menanganinya, karena pusat siap untuk itu,” sambungnya.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5, proses rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan tuntas sampai Desember. “Tapi hasil rapat dengan Wakil Presiden, sampai Februari 2019,” katanya.
Masih ada juga dana hampir Rp 200 miliar diajukan ke pusat, khusus untuk perbaikan kantor, sekolah, pasar, serta kerusakan lain. Termasuk fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan rumah sakit. Amirudin yakin, segala usulan itu disetujui sehingga proses rekonsiliasi dan rekonstruksi tuntas sebelum Desember. “Kita tidak mau kecolongan, jangan sampai pusat ingkar. Jadi kita juga siapkan anggaran,” imbuhnya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here