Beranda Headline Menteri Sosial Gerak Cepat

Menteri Sosial Gerak Cepat

BERBAGI
HUMAS KEMENSOS FOR RADAR MANDALIKA DIALOG: Mensos RI, Agus Gumiwang Kartasasmita saat berdialog dengan salah satu korban bencana gempa bumi di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, beberapa waktu lalu.

Untuk Korban Bencana di NTB

MATARAM – Pemerintah pusat serius menangani rehabilitasi dan rekonstrukis pascagempa yang menimpa masyarakat Lombok dan Sumbawa. Ini sesuai dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2018. Dalam Inpres tersebut, presiden menginstruksikan semua kementerian dan lembaga, harus bisa membantu korban gempa secara maksimal dan sungguh-sungguh.
Hal itu terbukti dengan setipa kunjungan Menteri ke NTB mencakup pulau Lombok dan Sumbawa tidak pernah tanpa tangan kosong. Mereka pasti membawa bantuan berupa keuangan dan juga bantuan logistik lainnya yang dibutuhkan pengungsi. Secara prinsip Inpres itu dibuat presiden untuk memperkuat semua Kementerian dan juga Lembaga dalam upaya sama-sama melakukan rehabilitasi dengan berkontribusi, bergerak bersama mengorganisir serta membantu semaksimal mungkin.
“Jadi tidak ada satu menteri yang datang dengan tangan kosong. Pasti membawa bantuan. Presiden sangat serius menangani korban pasca gempa ini,” tegas Kepala Publikasi dan pemberitaan Biro Humas Kementerian Sosial RI, Salahuddin Yahya di Mataram, kemarin
Yahya mencontohkan, Menteri Sosial telah melakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan bencana di NTB, dimana mencakup Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jumlah total bantuan untuk NTB Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dari Mensos senilai Rp 235.090.577.154.
Yahya juga menjelaskan, sejak gempa mengguncang NTB pada 29 Juli lalu, Kemsos telah melakukan langkah-langkah tanggap darurat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari, pemenuhan tempat tinggal sementara, pemenuhan kebutuhan permakanan, pengerahan tim penanganan terpadu untuk proses pendampingan dan verifikasi data sampai masa tanggap darurat berakhir, serta penyerahan santunan bagi ahli waris korban meninggal. Seiring dengan pelaksanaan masa tanggap darurat, kata Yahta Kementerian Sosial melakukan pemulihan sosial meliputi Layanan Dukungan Psikososial (LDP), Perlindungan Sosial Berkelanjutan, dan Pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pendamping PKH.

Untuk mengurangi beban ekonomi warga terdampak gempa, Kemensos melalui Tim Penanganan Terpadu telah menyisir korban gempa yang merupakan penerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra). Bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengganti KKS milik korban gempa yang hilang atau rusak dan secara bertahap melakukan layanan jemput bola dengan cara Agen Bank mendatangi setiap pengungsian untuk pencairan bansos PKH tahap ketiga.
“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar korban bencana harus mendapat prioritas utama, maka kami akan terus memberikan pendampingan dan dukungan penuh kepada Pemprov NTB untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial pasca gempa,” tutupnya.
Sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat, tambah Yahya kemarin berlangsung Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Dengan Menko PMK Tentang Tindak Lanjut Inpres No. 5 Tahun 2018 mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Lombok, yang bertempat di RR Utama Lantai 7 Kemenko PMK, jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. (cr-jho/r1/Adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here