Beranda Headline Anti Demokrasi, Bakesbangpol Kecolongan

Anti Demokrasi, Bakesbangpol Kecolongan

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Lalu Syafi’i

MATARAM – Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, kecolongan dengan adanya kelompok masyarakarat yang  anti demokrasi. Temuan ini awalnya dari KPU yang menemukan ada kelompok anti demokrasi di wilayah Unter Iwis, Sumbawa, bahkan kabupaten/kota lain di NTB.

Kepala Bakesbangpoldagri NTB, HL Syafii langsung merespons kabar ini dan memanggil bawahannya untuk segera melakukan koordinasi bersama Bakesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa. Syafi’i juga heran dimana tiada ada laporan tertulis yang disampaikan kabupaten kepada provinsi.  Pihaknya mengaku merasa senang dengan informasi baru yang didapatkan seperti yang disampaikan langsung Ketua KPU Kabupaten Sumbawa itu.

“Kami tidak tau pesantren ini. Dari sekian data kelompok itu tidak ada di data kami,” tegas Syafi’i saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.

Syafi’i seketika itu langusung meminta anak buahnya untuk berkoordinasi dengan pihak di Kabupaten Sumbawa agar memberikan laporan secara tertulis kepada provinsi. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan menjadwalkan berkunjung menjalin silaturrahim ke Sumbawa.

Dari data Ponpes di NTB yang tergolong anti demokrasi itu setelah dilakukan silaturrahmi sebagian dari mereka sudah ada yang sadar, bahkan ada yang sudah mau dilakukan pendataan (coklit). Ada juga Ponpes meski enggan didata namun tidak bergerak yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat disekitarnya. Bakesbangpol mengaku selama ini, pendekatan yang dilakukan kepada kelompok kelompok itu ialah pendekatan kemanusiaan dan kebangsaan. Mereka dibina dan diberi pemahaman nasionalisme sehingga bisa memahamai konsep kebangsaan, keanekaragam dan sitem demokrasi yang ada di Indonesia.

“Kalau ini tidak terdeteksi di kami. Ini data baru,” kata dia.

Bakesbangpol mengakui di NTB memang masih banyak kelompok atau paham yang tidak sesuai dengan Indoensia. Ada dari mereka yang hanya menginginkan khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang meski secara organisasi mereka telah dicabut oleh pemerintah atau mereka yang pemahaman bernegera lainnya. Dalam kontek pendidikan juga mereka tidak menerapkan kurikulum pendidikan seperti yang ada di Indoensia. Bahkan Syafi’i menyampaikan aliran apa saja yang ada di Indoensia pasti ada juga di NTB. Pertahanan kelompok mereka, kata dia disebabkan kuatnya jaringan yang dibangun dari luar daerah. Apalagi, jaringan mereka sekaligus mendanai gerakannya. Jika dihitung di NTB tokoh-tokohnya saja mencapai ratusan bahkan kalau ditambah dengan santri mereka berjumlah ribuan orang. Disinggung apakah keberadaan mereka di pulau Sumbawa saja, Syafi’i malah mengaku hampir di semua kabupaten/kota di NTB ada.

“Cuma keberadaan mereka tidak mengganggu kehidupan warga NTB lainnya,” yakin dia. (cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here