Beranda Headline KPU Temukan Kelompok Anti Demokrasi

KPU Temukan Kelompok Anti Demokrasi

BERBAGI
ILUSTRASI

MATARAM – Komisi pemilihan umum (KPU) NTB, menemukan lebih dari 100 orang warga Sumbawa, Kota Bima dan di Dompu masih belum mengakui sistem pemilu di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan mereka tidak mau dilakukan pendataan oleh KPU setempat, apalagi mau memilih. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda dari masyarakat pada umumnya di Indonesia.
Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori mengaku hal itu menjadi tugas penting KPU memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok masyarat tertentu seperti di Bima, Sumbawa dan juga di Dompu. Namun demikian KPU memastikan mereka terdaftar dalam DPT, tetapi soal mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam hal ini KPU berharap semua pihak bisa membantu.
KPU selama ini, melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama setempat, unsur kepolisian dan lainnya supaya mereka sadar makna sistem pemilu di Indonesia. Aksar menjelaskan, mereka selalu menjadi isu dari pemilu ke pemilu dan Pilkada ke Pilkada, dimana mereka tergabung dalam kelompok masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi dalam pemilu disebakan paham-paham yang berbeda dengan masyatrat pada umumnya.
“Cuma kami berharap semua unsur bisa membantu. KPU tentu tidak bisa menyelesaikan sendiri apalagi kontek tersebut telah menjadi isu nasional, isu terus menerus di setiap pemilu dan Pilkada,” ungkap Aksar di Mataram, kemarin.
Selain persoalan itu, Aksar juga mengaku adanya kerumitan pada Pemilu tahun depan, dimana KPU telah menetapkan 3.573.096 jiwa pemilih dan TPS yang jauh lebih meningkat jika pada Pilkada sebelumnya, TPS berjumlah 8.336 namun di Pemilu ini 15.977. Aksar mengaku ini tentu terkait dengan tingkat kerumitan, kesulitan dalam menggunakan hak pilih karena nanti akan ada lima jenis yang dipilih, DPRD kabupaten, provinsi dan RI, DPD dan pemiliha Presiden dan wakil presiden. Sementara di dalam legislatif sendiri yang dicoblos oleh masyarakat nama calon.
“Hal itu tentu membuat rumit sulit bagi masyarakat. Kita harapkan semua pihak masyarat, parpol, bawaslu dan lainnya juga bisa memberi pemahaman,” harap Aksar.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat mengatakan untuk di Sumbawa bertempat di salah satu pondok pesantren yang berjumlah lebih dari 100. Mereka tidak mau menggunakan hak pilihnya karena menggap sistem pemilu sistem kafur (cara orang non Islam), atau sistem itu tidak direkomendasi oleh Islam. Sikap merekapun bukan kali ini saja, bahkan bertahun tahun sebelumnya juga bersikap yang sama yang menolak sistem demokrasi.
“Jumlahnya 100 rang. Santri-santrinya dari berbagai daerah juga tidak boleh memilih (nyoblos),” ungkar Syukri yang dikonfirmasi media di Mataram.
Namun demikian, KPU tetap berusaha memastikan mereka masuk dalam DPT, KPU telah berusaha mengakomodir mereka di DPT. Selain menjalin koordinasi dengan tokoh agama dan ustas mereka juga sosialisa masif pun telah dilakukan KPU.
“Tapi tetap saja mereka tidak mau menggunakan hak pilih,” beber Syukri
Kondisi Pondok Pesantren ini, kata dia sebetulnya bukan saja menjadi konsumsi KPU sendiri melainkan pihak Polri-TNI dan juga intelijen atau BIN telah mengetahui hal tersebut.
“Mereka betul-betul anti kepada demokrasi,” terangnya.
Sementara keseharian mereka baik baik saja, disetiap KPU bertamu dilayani dengan baik bahkan dirinya sempat didatangi dua ustaz Pontren itu yang tetap berpandangan demokrasi tidak direkomendasikan oleh Islam.
Sementara untuk di Kota Bima sendiri tercatat sebanyak 69 orang yang tidak mau dicatat di DPT apalagi sampai mau mencoblos atau menggunakan hak pilihnya dan hal itu terjadi di setiap Pemilu. Untuk di Kota Bima lokasi yang paling menonjol di kecamatan Mpunda.
“Saya tidak tau apa alasan mereka. yang jelas mereka minta tidak dimasukan dalam DPT,” ungkap Ketua KPU Kota Bima, Bukhari. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here