Beranda Mataram Korban Gempa Dapat Keringanan PBB

Korban Gempa Dapat Keringanan PBB

BERBAGI
RIRIN/RADAR MANDALIKA H Syakirin Hukmi

MATARAM —Gempa yang mengguncang Kota Mataram sejak akhir bulan lalu, membuat perolehan Pajak Bumi Bangunan (PBB) ikut terpengaruh. Masa jatuh tempo yang ditetapkan tanggal 31 Agustus, diperpanjang hingga 31 Desember 2018. “Sesuai arahan Pak Wali, kita siapkan peraturan untuk masa jatuh tempo pembayaran sampai satu atau dua bulan ke depan,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H Syakirin Hukmi, kemarin.

Artinya, wajib pajak (PBB) yang membayar di atas tanggal 31 Agustus tidak dikenakan sanksi administrasi. “WP yang membayar bulan September atau Oktober, tidak ada denda 2,5 persen,” katanya.
Kebijakan lain juga diberikan terhadap WP yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Bagi WP yang rumahnya rusak berat, sesuai keputusan wali kota mataram WP tersebut dibebaskan pembayaran PBB. Kemudian WP yang rumahnya rusak sedang mendapat pengurangan pembayaran PBB 50 persen, dan rusak ringan 25 persen‎. ”Pengurangan itu dari nominal pajaknya,” imbuhnya.
Mengenai penghapusan sanski adminstrasi tersebut, akan berlaku hingga bulan Desember. Setelah itu, jika WP tetap belum melunasi PBB-nya maka dikenakan denda 2,5 persen. “PBB yang dibayar sekarang adalah pajak untuk tahun sebelumnya,” katanya seraya menyebut, realisasi PBB hingga Rabu (29/8) adalah 60 persen dari target Rp 26 miliar.
Selain dari PBB, perolehan pajak hotel, restoran dan tempat hiburan dibenarkan Syakirin ikut terpengaruh akibat gempa. Untuk itu, pihak hotel, restoran maupun tempat hiburan disilakan melapor ke BKD mengenai kondisinya pascagempa. “Sudah ada dua hotel yang melaporkan kondisinya dan mengajukan penundaan untuk pembayaran pajak. Hotel itu sedang perbaikan di lantai atas, sehingga sepi tamu,” jelasnya
Pola yang diterapkan selama ini untuk pajak hotel adalah, pihak hotel menghitung, dan melaporkannya sendiri ke BKD. “Hotel silakan laporkan. Batas waktu pelaporan diperpanjang sampai Desember,” katanya.
Sama dengan realisasi PBB, pajak hotel juga terealisasi 60 persen dari target Rp 27 miliar. “Memang gempa berpengaruh besar bagi hotel dan restoran terkait target pajak,” kata Syakirin.
“Hotel sepi yang nginap. Kalaupun ada kegiatan, cenderung di lantai satu. Yang nginap juga paling di lantai bawah,” imbuhnya.
Kondisi serupa dialami restoran, maupun pusat perbelanjaan. Gempa membuat pengunjung berkurang. Belum lagi imbas dari pajak parkir. Dicontohkan Syakirin, untuk areal parkir di RSUD Kota Mataram tak bisa lagi parkir kendaraan. Melainkan dipenuhi tenda-tenda perawatan pasien.
Terhadap kondisi ini, mau tak mau harus dilakukan penyesuaian terhadap target pajak. Disesuaikan dengan kondisi kekinian. Harapan Syakirin, mudah-mudahan kondisi bisa kembali normal di bulan September. Sehingga perolehan pajak bisa naik lagi. “Sekarang sedang dihitung berapa penyesuaiannya, nanti kita sampaikan ke dewan saat penyampaian KUA PPAS perubahan,” katanya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here