Beranda Lombok Barat Dewan Kritik Bantuan Pusat

Dewan Kritik Bantuan Pusat

BERBAGI

LOBAR —Pemberian bantuan bagi korban gempa oleh pemerintah pusat, dikritik kalangan DPRD Lobar. Pemerintah pusat dianggap tak adil dalam memberikan bantuan penanganan pascagempa di Lombok Barat (Lobar).
Dewan beranggapan, pusat membedakan penanganan dampak bencana di Lobar dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Padahal dampak kerusakan paling banyak di Lobar, daripada daerah lain di NTB. “Ini tentunya menimbulkan kesan ketidakadilan. Tidak saja bagi Pemkab, namun bagi masyakarat,” ujar Wakil Ketua III DPRD Kota Mataram, H Sulhan Muchlis Ibrahim yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Wakil rakyat, kata Sulhan, siap mengarahkan anggaran pokok pikiran (Porkir) untuk membantu penanganan dampak gempa di Lobar. Alasannya, masih terdapat sekitar Rp 17 miliar anggaran porkir yang belum tereksekusi hingga kini. “Itu ambil saja. Pokir itu diarahkan untuk membantu penanganan bencana. Itu sudah menjadi keputusan teman-teman DRPD,” ungkap politisi asal Kediri ini.
Nantinya, anggaran Porkir akan diberikan ke empat kecamatan yang terdampak gempa. Yakni Narmada, Lingsar, Gunung Sari dan Batulayar. Selain itu masih banyak fasilitas umum yang rusak di beberapa kecamatan lain. Sehingga anggaran Pokir bisa diarahkan merata ke sejumlah kecamatan tersebut.
Meski demikian, pihaknya tetap mengharapkan bantuan pusat untuk masa peralihan pemulihan ini. “Seperti hunian sementara, apakah ditanggung pemerintah pusat ataukah daerah. Sebab sejauh ini usulan dari daerah belum disetujui oleh pusat. Jika ini jelas maka pihak legislatif bisa menentukan bentuk bantuan yang bisa dibantu,” jelasnya.
Dari sejumlah aspirasi yang diperolehnya saat turun ke lapangan, masih banyak kebutuhan yang diperlukan pengungsi. Seperti tenda atau hunian sementara, terpal, hingga MCK. Porkir juga akan diarahkan untuk keperluan tersebut. Nantinya saat penyaluran, Sulhan mengharapkan kalangan eksekutif turut melibatkan legislatif. “Respon eksekutif, pasti merasa terbantu,” imbuhnya.
Mengenai perbedaan perlakuan pusat terhadap Lobar, dibanding KLU? Menurut Sulhan, seharusnya tidak seperti itu. Meskipun secara perlakuan formal melalui regulasi belum terlihat, namun terkesan penanganan tanggap darurat di Lobar kurang diperhatikan.
Selain itu, dari sisi jatah perbaikan rumah dari kedua kabupaten jauh terlihat perbedaannya. Lobar disebutnya hanya kebagian 3 ribu unit, dari 10 ribu dari pusat. “Kami sepakat dan bagus sekali Pak Bupati memprotes pusat,” pungkasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here