Beranda Headline Bawaslu Bongkar Kesalahan KPU

Bawaslu Bongkar Kesalahan KPU

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA BONGKAR TEMUAN: Komisioner Bawaslu Provinsi NTB saat menyampaikan temuan dan catatan saat Rapat Pleno Rekapitulasi DPT, kemarin.

MATARAM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB, membongkar kesalahan KPU kabupaten/kota di NTB, kemarin. Bahkan, tak henti hentinya memberikan kritikan, catatan bahkan rekomendasi dari setipa hasil penyampaian rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di NTB.

Catatan tersebut berdasarkan hasil audit Bawaslu langsung di lapangan dengan mengambil sejumlah sample Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota. Seperti bagaimana KPU memberlakukan pemilih yang berada di luar negeri, sementara mereka tercatat dalam DPT seperti di kabupaten Bima, berdasarkan data Disnakertrans sebanyak 2.935 penduduknya berada di luar negeri. Berikutnya Bawaslu juga menemukan masih banyak NIK dan NKK yang salah dan juga sesuai hasil audit, sebanyak 23 warga yang memiliki e-KTP tapi belum masuk dalam DPT.

Tidak saja di Bima, begitupun di Kabupaten Dompu juga ditemukan 18 pemilih meninggal tetapi masih ada dalam DPT. Sementara di kota Bima ditemukan juga
NIK atau KK yang tidak standar walaupun lengkap tersisi. Selanjutnya, juga ada pemilih yang alamatnya salah alias tidak sesuai dengan KTP sebanyak 37 orang. Selain masalah tersebut, hal yang menarik bagi Bawaslu soal pasangan suami isteri (Pasutri) pada Pilkada sebelumnya yang mencoblos di dua tempat. Bawaslu mempertanyakan Pasutri itu terdaftar dalam DPT di dua lokasi, anehnya mereka juga menerima surat pemanggilan atau C6 di dua lokasi. Sehingga Romeo dan Juliet (nama samaran) itu pun menggunakan hak pilihnnya di dua tempat.

“Apakah ini sudah dikoreksi KPU, ini kasus sangat luar biasa kemarin. Ini jadi catatan pernah tidak dikoreksi hal itu. Ini harus dipastiakn karena tidak hanya di Kota Bima tetapi di Mataram juga terjadi satu orang mencoblos di dua TPS,” ungkap Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M Khuwailid di Mataram, kemarin.

Masih di Kota Bima, hasil temuan sebelumnya yang perlu dikoreksi KPU dimana terdapat satu KK yang digunakan oleh banyak orang dan lainnya juga sebanyak 13 orang masih terdapat dobel, padahal mereka satu orang.

Selanjutnya di Kota Mataram Bawaslu pun mempertanyakan hasil Pleno DPT tingkat kabupaten/kota yang mana sebanyak 1.368 disebut KPU Tidak Masuk Syarat (TMS). Sementara hasil audit Bawaslu data itu tidak valid, tidak semua angka itu benar alias masih ada yang Masuk Syarat (MS), disebut KPU telah meninggal ternyata pemilih itu masih ada, disebut tujuh orang pindah namun ternyata mereka tidak pindah. Begitupun dengan data DPT dimana pada Pilgub kemarin sekian orang direkomendasikan untuk keluar karenan TMS malah masih di DPT, seperti ditemukan satu orang TNI di dalam DPT, dan lainnya salah satu suami orang pada Pilgub kemarin ada dalam DPT, malah sekarng suaminya tidak ada dalam DPT.
Bahkan sebanyak 36 orang telah meninggal namun masih dalam DPT.

“Ini harus betul-betul diperhatikan, sebab ini berpotensi menimbulkan masalah,” katanya.

Berikutnya, di Lobar Bawaslu Kabupaten Lobar melakukan audit di 276 TPS, terdapat data tidak akurat seperti ada pemilih yang NIK nya tidak sama, nama pemilih berbeda dengan di NKK, tahun lahir dan variabel lainnya seperti NIK dan tanggal lahir juga tidak valid. Hal serupa pun ditemukan di Lotim dimana pemilih penuhi syarat tapi tidak terdaftar di DPT. Sejumlah nama sebelum ditetapkan pada pleno kabupaten bawaslu mengeluekran rekomendasi untuk dicoret tetapi setelah diaudit masih saja nama nama itu muncul.

Kabupaten Sumbawa dalam DPT nya ditemukan 37 orang meninggal tetapi masih ada di DPT, ganda 27 orang. belum masuk DPT 6 orang, pindah domisli 1 dan lebih dari 100 orang di sebuah pondok pesantren tidak mau didata, mereka menggap sistem memilih dan dipilih diindonesia disebut kafir. Ia tida setuju dengan istilah memilih. Menurut Bawaslu jumlah itu besar, KPU diminat sebisa mungkin menyelesaikan persolan tersebut.

“Semua hasil audit Bawaslu by name by adres,” tegas Khuwailid.

Terhadap sejumlah catatan itu, Ketua KPU provinsi NTB, Lalu Aksar Anshori mengaku pihaknya meminta agar Bawaslu mengeluarkan rekomendasi tentu dibarengi dengan by name by adress. Sehingg jika data Bawaslu itu benar maka tentu KPU harus mengakomodir dengan melakukan perbaikan data. KPU juga menyampaikan sepasang suami istri yang ada Kabupaten Bima sudah dilakukan perbaikan. Sementara untuk yang di LN KPU provinsi melalui KPU RI akan mengirim data tersebut kepada KPU luar negeri. Pihkanya pun tidak bisa langsung mencoret daftra pemilih yang ada di LN khususnya yang dipastikan pada saat mencoblos sudah ada di NTB. Oleh petugas KPU tingkat bawah, Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyambangi keluarganya masing-masing. Jika pihak keluarga memastikan bisa mencoblos pun tentu tidak bisa dicoret begitupun dengan jawaban keluarga yang belum mengetahuinya pun tidak bisa serta merta dicoret.
“Kalau yang sudah pasti tidak pulang, tentu dicoret dan dikirm ke KPU LN melalui KPU Pusat,” ungkap Aksar di lokasi rekapitulasi suara.

Hal penting lainnya yang disampaikan Aksar soal kasus di Sumbawa dan Kota Bima yang enggan didata, hal ini tidak bisa diselesaikan oleh KPU saja melainkan semua pihak. Karena di lokasi tersebut ada cara pandang yang berbeda soal demokrasi dan sistem pemilu. Isu itu sudah bisa dibaca secara nasional. Dalam hal ini KPU tetap melakukan koordinasi bersama pihak pihak tertentu seperti tokoh Agama dan masyarakat setempat, pihak kepolisian dan juga Bakesbangpoldagri supaya mereka mengerti apa makna dan maksud demokrasi yang dilalui melalui sistem pemilihan langsung.

“Semua pihak harus terlibat tidak bisa KPU saja,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga, KPU kemudian langsung menetapkan DPT NTB untuk pemilu 2019, dimana sesuai hasil penyampaiakn KPU masing-masing kabupaten/kota, total DPT sebanyak 3.573.096 jiwa dengan rincian laki laki 1.758.039 dan perempuan sebanyak 1.815.057 yang tersebar di 116 kecamatan, 1.137 desa/kelurahan dan TPS sebanyak 15.977.

Secara rinci di Bima jumlah kecamatan 18, desa/kelurahan 191, TPS1.568 dengan DPT laki laki 179.520 dan Pr 183.594 sehingga total 363.114. Dompu, jumlah kecamatan 8, desa 81, TPS 741, DPT Lk 79.789, Pr 80.959 total 160.747. Kota Bima jumlah kecamatan 5, desa/kelurahan 38. TPS 471 DPT Lk 50.579, Pr 53.939 total 104.518. sementara Mataram jumlah kecamatan 6, Desa/kelurahan 50, TPS 1.269 DPT Lk 136346, Pr 142012 total 278.358.
Lobar jumlah kecamatan 10, Desa/Kelurahan 122, TPS 220, DPT Lk 235.056 Pr 237.536 total 472.592. Loteng jumlah kecamatan 12, Desa/kelurahan 139, TPS 3.316 DPT Lk 363.177 Pr 371.151 total 734.428. Lotim jumlah kecamatan 20, Desa/kelurahan 254, TPS 3.839, DPT Lk 426.466 Pr 456,457 sehingga total 882.923.

Berikutnya KLU jumlah kecamatan 5, Desa/kelurahan 33, TPS 756, DPT Lk 80.904, Pr 80.880 total 161.784, Sumbawa jumlah kecamatan 24, Desa 165, TPS 1.420, DPT Lk 162.868, Pr 163.314 total 326.182 dan Sumbawa Barat jumlah Kecamatan 8, desa 64. TPS 397, DPT Lk 44.334 Pr 45.215 total 88.549. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here