Beranda Praya Metro Terlibat Korupsi, Satu Bacaleg Terancam Dicoret

Terlibat Korupsi, Satu Bacaleg Terancam Dicoret

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA BERKAS: Sejumlah pengurus Parpol saat mendaftarkan Bacaleg di KPU, belum lama ini.

PRAYA — Seorang bakal calon legislatif (Bacaleg) yang mendaftar di KPU untuk Pileg tahun 2019 terancam dicoret. Bacaleg ini diketahui KPU pernah dililit kasus korupsi. Namun sayang, pihak KPU menutupi identitasnya termasuk partai yang digunakan maju.

Ketua Devisi Teknis KPU Loteng, Sansuri mengaku sudah menerima soal ini dari laporan masyarakat yang masuk. Sehingga atas temuan ini, pihaknya akan kembali merapatkan untuk langsung mencoret Bacaleg yang dimaksud.
“Sesuai dengan aturan, partai boleh mencari calon penggantinya. Namun sebelum itu, kami akan rapat hari ini (kemerin,Red ) untuk memutuskan langkah diambil,” terangnya di kantor KPU, kemarin.
Sansuri menegaskan, pihaknya mencoret mantan napi yang terlibat korupsi ini, karena sesuai amanat PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi Caleg. Dimana, pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.
“Dari jauh hari kami sudah memberikan imbuan kepada semua partai,” bebernya.
Sansuri menegaskan, pihaknya juga telah melakukan cross ceck guna mencari kebenaran kepada pihak Rutan dan pengadilan. Hasilnya, kedua lembaga itu menyatakan benar bila Bacaleg tersebut pernah terlibat kasus korupsi. Dengan segala bukti ini, akan menjadi dasar pihaknya untuk mengembalikan berkas bersangkutan ke partai yang mengusung.
“Kami jelas akan bersurat ke partainya untuk menggantinya segera dan melengkapi berkas yang diusulkan, sebelum daftar calon tetap (DCT) tanggal 20,” jelas dia.
Selain itu, pihaknya mempersilakan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan ada Bacaleg yang pernah menjadi narapidana. Khususnya yang terlibat kasus korupsi, narkoba, dan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
“Ada ruang masyarakat untuk melaporkan. Dengan demikian, KPU segera menindaklanjutinya,” janji dia.

Sementara itu, Ketua Devisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Loteng, Harun Azwari mengatakan, pihkanya akan mengawasi tahapan pendaftaran calon anggota legislatif di berbagai tingkatan. Apabila ditemukan partai politik menyerahkan daftar caleg tidak sesuai aturan, maka pihaknya akan menindaklanjuti.
“Kami lihat nanti setelah ini ada di KPU,” katanya. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here