Beranda Headline Usulan 35 Miliar Belum Disetujui Banggar

Usulan 35 Miliar Belum Disetujui Banggar

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Lalu Wirajaya

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan anggaran pemulihan penanganan pascagempa Rp 35 miliar lebih dalam anggaran belanja daerah perubahan tahun ini. Anggaran itu akan lebih diprioritaskan kepada rehabilitasi bangunan kantor yang perlu diperbaiki. Tidak hanya itu, gambaran umum lainnya juga akan diperuntukkan bagi pembanguanan selter tempat tinggal korban gempa sebelum bantuan pusat tuntas. Namun, usulan itu tidak serta merta diterima badan anggaran (Banggar) DPRD NTB, pada Senin malam. Dimana, dalam rapat malam itu, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sempat diskor.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya mengatakan, skorsing dilakukan mengingat usulan Pemprov itu tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2018. Maka, dalam aturan TAPD harus merevisi KUA-PPAS untuk kemudian disetujui DPRD NTB.
“Kita skor rapatnya karena pemerintah tidak masuk dalam KUA-PPAS mengusulkan,” tegas Wirajaya, Senin malam.
Wirajaya mengatakan, sebetulnya pihaknya menilai anggaran yang diusulkan itu cukup proporsional, sebab peruntukkannya atas nama kemanusiaan meski sebetulnya kondisi APBD dalam kondisi ‘sekarat’.
“Tapi ‘sesekaratnya’ kondisi keuangan, usulan itu kita rasa pas karena ini menyangkut kemanusiaan,” kata Wirajaya.
Wirajaya mencontohkan, dimana anggaran tersebut untuk kepentingan rehabilitasi kantor pemerintah maupun dewan dirasa sangat penting. Hal itu disebabkan, agar roda pemerintahan tetap jalan. Kemudian untuk selter juga, rencananya pemerintah akan dibangun secara terintegrasi dengan lokasi fasilitas kesehatan dan pendidikan. Mereka (korban gempa) tidak mungkin akan tinggal selama enam bulan ini di tenda yang beratapkan terpal.
“Sambil menunggu realisasi selama enam bulan, mereka penting untuk tinggal di tempat yang layak,” kata politisi Gerindra itu.
Wiraja melihat ada komitmen serius Pemprov membantu dalam rangka rekondisi pasca gempa. Bantuan dari pusat tidak bisa semua tercover untuk itu, Pemda melihat penting mengusulakn anggaran diangka itu.
Politisi Dapil Loteng itu juga menyampaikan, isi rapat tersebut juga terkait kepada kebijakan anggaran lainnya secara umum.

Sementara, senada disampaikan Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda dimana dalam RAPBD-P ini, harus masuk kepentingan masyatakat khususnya yang terdampak karena penyusunan APBD-P sebelum gempa.
“Memang harus dialokasikan,” kata Isvie.
Politisi Srikandi Golkar itu menuturkan, bantuan bagi korban gempa tidak cukup dengan bantuan pusat saja. Dalam hal ini, Pemda juga harus hadir meski jika melihat postur anggaran dan pendapatan daerah sangat minim.
“Silva kita, pendapatan daerah kita sangat kecil. Tapi kita tidak bisa nunggu realisasi pusat,” pungkas Isvie. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here