Beranda Headline PNS dan Honorer Pemalsu SK Dituntut 2,5 Tahun

PNS dan Honorer Pemalsu SK Dituntut 2,5 Tahun

BERBAGI
DITUNTUT: Oknum PNS dan honorer di lingkungan Pemkot Denpasar yang juga terdakwa kasus pemalsuan SK PNS, Ni Wayan Arini dan Ni Wayan Rusi Purnama Dewi, Selasa (28/8), menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

DENPASAR – Tuntutan hukuman dua tahun dan enam bulan atau dua setengah tahun harus dihadapi Ni Wayan Arini,48, dan Ni Wayan Rusi Purnama Dewi,31. Kedua perempuan yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai negeri di Bagian Pengelolaan Aset dan pegawai honorer di Sekretariat DPRD Kota Denpasar itu dinilai terbukti memalsukan SK atau surat keputusan agar bisa memperoleh pinjaman kredit pada Koperasi Asta Sedana (KAS).
Tuntutan hukuman itu terungkap dalam sidang yang berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (28/8). Seperti disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Martinus Tondu Suluh, perbuatan terdakwa tersebut dinilai memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Seperti yang diterapkan dalam dakwaan pertama.
“Kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah menggunakan surat palsu secara bersama-sama,” kata Jaksa Martinus dalam persidangan yang dipimpin Hakim I Wayan Kawisada.
Sesuai pasal itu, ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara. Namun, penuntut umum mempertimbangkan beberapa hal yang dianggap meringankan bagi para terdakwa.
Adapun beberapa hal yang meringankan posisi terdakwa itu antara lain, keduanya mengakui dan menyesali perbuatan mereka. Serta mereka belum pernah dihukum. “Selain itu, para terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian terhadap saksi korban saat ditahan sebesar Rp 526.295.000,” imbuh penuntut umum.
Meski tuntutan yang dihadapi lebih ringan dibandingkan ancaman hukuman maksimal pada Pasal 263, kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, I Nyoman Yudara, tetap mengajukan pembelaan atau pleidoi.
Hak tersebut mereka lakukan secara lisan usai pembacaan surat tuntutan oleh jaksa. Secara umum, kedua terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan mereka mengakui dan menyesali perbuatannya. Sedangkan, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya.
“Selain itu, salah satu dari mereka yakni terdakwa Arini mengaku ngiring. Tugasnya itu sering diperlukan bila ada yang nunas bawos,” imbuh Yudara kepada wartawan usai persidangan.
Seperti terungkap dalam dakwaan di awal persidangan, perbuatan kedua terdakwa dilakukan pada Koperasi Asta Sedana (KAS) yang berkantor di Lingkungan Cepaka, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung. Akibat ulah kedua terdakwa, koperasi ini mengalami kerugian sebesar Rp 655.432.700.
Perbuatan kedua terdakwa dilakukan dari tanggal 18 Juli 2014 sampai 25 November 2014. Itupun berawal saat terdakwa dua, Rusi, mendatangi terdakwa pertama, Arini, dengan maksud meminjam uang untuk membayar berbagai keperluan.

Karena mengetahui terdakwa Rusi bukan berstatus PNS, keinginan itu tidak bisa dipenuhi terdakwa Arini. Karena syarat untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Asta Sedana, calon peminjam harus berstatus PNS.

Meski mentok, terdakwa Rusi rupanya tidak mau menyerah begitu saja. Sehingga dia mengusulkan untuk nasabah yang bukan PNS dibuatkan fotokopi SK PNS palsu serta kelengkapan lainnya seperti KTP dan KK.
Gayang bersambut, ide Rusi itu disetujui Arini. Bahkan, Arini juga menyiapkan slip gaji palsu.

Proses pengajuan permohonan kredit dilakukan secara kolektif. Pada 3 Juli 2014, Arini mengajukan surat permintaan kerjasama pengajuan kredit ke Koperasi Asta Sedana yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.

Pada 10 Juli 2014, saksi Gde Anom Suarshana dan Gusti Ayu Apriliani dari Koperasi Asta Sedana menemui Arini di Kantor Walikota Denpasar dengan membawa draf Perjanjian Kerja Sama Pinjaman Kredit antara Koperasi Asta Sedana dengan staf Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kota Denpasat. Dalam draf itu, terdakwa dua menjadi pihak keduanya. Draf perjanjian itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam.

Singkat cerita, terdakwa kedua menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman. Ada 29 data calon nasabah berupa KTP dan KK yang pemiliknya bekerja sebagai karyawan swasta. Dengan data itu, terdakwa kemudian membuat 29 lembar SK PNS palsu.

Data-data itu kemudian diserahkan ke terdakwa satu untuk dibuatkan petikan daftar gaji sebanyak 29 lembar.

Kemudian, terdakwa satu sejak 18 Juli 2014 sampai 25 November 2014 mengajukan permohonan kredit sebanyak 47 nasabah dengan besar pinjaman satu orang nasabah sebesar Rp 25 juta.

Dari 47 nasabah yang mengajukan pinjaman terdapat 18 nasabah adalah benar PNS yang mengajukan pinjaman. Sedangkan 29 nasabah lainnya bukan PNS.
(bx/hai/bay/yes/JPR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here