Beranda Headline Pertimbangkan Pemberian Keringanan Pajak

Pertimbangkan Pemberian Keringanan Pajak

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA Hj Lale Prayatni

LOBAR —Rusaknya sejumlah bangunan milik wajib pajak (WP) akibat gempa, membuat Pemkab Lobar berpikir mengeluarkan kebijakan terkait pajak. Pemkab akan mempertimbangkan pemberian keringanan pajak bagi WP korban gempa.
Alasannya menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, Hj Lale Prayatni, tidak mungkin menarik pajak dari WP yang kondisi rumahnya rusak. “Iya tidak mungkin,” ujar Lale, kemarin.
Ia pun tidak menampik jika gempa akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Lobar. Bahkan berkurangnya PAD hingga Rp 40 miliar, bukan suatu hal yang mustahil. Hanya saja Lale belum bisa memberikan data terperinci terkait kemungkinan berkurangnya PAD itu. “Kemungkinan Rp 40 miliar itu bukan hanya dari PBB. Ada pajak hotel, restoran, tempat hiburan termasuk PPJ,” ungkapnya.
Menurut dia, pemberian keringanan pajak bagi WP korban gempa sudah sesuai regulasi yang ada. Baik ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lobar. Yakni dalam keadaan tertentu diperbolehkan memberikan keringanan, penundaan atau penghapusan pajak. “Tapi, kita harus punya data yang valid terkait kondisi kerusakannya. Gak boleh saya langsung ditetapkan,” jelasnya.
Sejauh ini, pendataan tengah dilakukan Bapenda. Sehingga diketahui pasti WP itu benar terkena dampak gempa sesuai klasifikasi kerusakan. Mulai rusak berat, ringan, maupun sedang. Pendataan diperlukan karena Lale ingin pemberian keringanan itu tepat sasaran. Selain data itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”Dua hari kita lakukan (pendataan),” sambungnya.
Mengenai kebijakan keringanan ini akan berlaku juga kepada para WP atau pelaku usaha di kawasan wisata Senggigi. Baik hotel, restoran, maupun tempat hiburan. Mengingat gempa itu membuat tempat wisata sepi pengunjung.
Hal ini sesuai Pasal 107 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Isi aturan itu, kepala daerah boleh memberikan keringanan, penghapusan, atau mencicil bagi WP. Begitu juga isi Perda Nomor 2 Tahun 2011. “Di sana juga dicantumkan, karena bencana,” katanya.
Hanya patut dicatat jika keringanan itu hanya untuk penghapusan denda pajak. Bukan menghapus pokok pajaknya, Karena selama wajib pajak itu ada, pokok pajak tidak boleh dihapus. “Kalau penundaan pembayaran, mencicil, atau penghapusan denda pajak, itu boleh,” pungkasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here