Beranda Lombok Timur Pelaku UMKM Baru Jangan Dikenakan Pajak

Pelaku UMKM Baru Jangan Dikenakan Pajak

BERBAGI
ILUSTRASI

LOTIM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (AKURINDO) Provinsi NTB, mengharapkan agar pemerintah pusat tak mengenakan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terutama, pelaku UMKM yang baru memulai usaha, atau UMKM pemula yang ada di Provinsi NTB.
Ketua DPW AKURINDO NTB, Badrin, kepada Radar Mandalika, kemarin mengatakan, pengenaan pajak mestinya tak dilakukan kepada pelaku UMKM, yang baru merintis usahanya. Pemerintah mesti memberikan kesempatan bagi pengusaha pemula ini untuk mengembangkan usahanya. “Kami berharap, jangan dulu bagi yang pemula. Beri mereka kesempatan. Minimal, selama dua tahun untuk berkembang terlebih dahulu,” kata Badrin.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018, wajib pajak UMKM perorangan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPH) final 0,5 persen, yang berlaku selama tujuh tahun. Sejak berlakunya peraturan tersebut atau sejak wajib pajak baru terdaftar.
Menurut Badrin, mestinya beban pajak dapat diberlakukan bagi pelaku UMKM yang sudah memiliki produksi usaha berkelanjutan dan maju. Para peLaku UMKM yang telah berkembang pesat, diharapkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Kalau memang usahanya sudah jalan silakan itu memang yang sudah semestinya dikenakan pajak,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah merilis aturan baru tentang pemotongan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 1,0 persen menjadi 0,5 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi), ingin pajak UMKM diturunkan agar meringankan beban pengusaha kecil, agar UMKM dapat meningkatkan daya saing dan naik kelas. “Kami harap keinginan Presiden ini, dijalankan di tingkat pelaksana,” kata Angger yang juga mantan Kepala Desa (Kades) ini. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here