Beranda Headline Mendagri Mentahkan Kritikan Dewan NTB

Mendagri Mentahkan Kritikan Dewan NTB

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Tjahjo Kumolo

MATARAM – Kritik pedas soal Intruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2018, tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi Lombok dari sejumlah anggota Dewan NTB mendapat tanggapan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Mataram, kemarin.
Mendagri membantah isi Inpres itu tidak melibatkan semua kementrian atau lembaga, termasuk di dalamnya Kementrian Desa, Kementerian Pariwisata dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Tjahjo Kumolo menegaskan, secara prinsip Inpres itu dibuat presiden untuk memperkuat semua kementerian dan juga Lembaga dalam upaya sama-sama melakukan rehabilitasi dengan berkontribusi dan bergerak bersama mengorganisi, serta membantu apa yang bisa dibantu untuk korban bencan gempa di NTB.
“Mari bergerak bersama mengorganisi, kita gotong royong sakitnya warga NTB itu sakitnya kita. Sehingga kementrian lembaga maupun swasta sama-sama bergerak,” kata Tjahjo.
Tjahjo menjelaskan, konsep pemerintahan itu satu kesatuan baik itu kementrian lembaga, gubernur, bupati, camat hingga pemerintah desa. Bahkan kementrian desa sudah juga mengganggarkan untuk gempa NTB itu. Pemerintah pusat saat ini, akan membantu pembangunan gedung gedung perkantoran mulai tingkat provinsi kabuten sampai desa bahkan saat ini, sebanyak 66 kantor desa akan dimulai dibangun.
“Sudah ada anggaran semua-semua masuk. Namanya pemerintah itu satu mulai presiden sampai kepada desa,” tegasnya.
Dalam kontek bencana NTB ini, Pemerintah Pusat telah memfasilitasi daerah. Dimana perhatian pusat mempercepat proses pemuliah terus jalan. Kehadirannya di NTB ini guna mengecek langusng inventaris aset Pemda. Hal itu dipriortitaskan jangan sampai menggangu pelayanan masyarakat. Mendagri juga mengaku mengirim radiogram kepada gubernur walikota dimana kalau BPBD setempat masih ada stok jenis bantuan yang masih disimpian agar dikirm ke NTB.
“Kami juga sudah berikan payung hukum karena banyak daerah ingin bantu berupa uang,” beber Tjahjo.
Disinggung dengan perencanaan anggaran daerah NTB sendiri meski telah dibantu penuh pusat, Tjahjo mengaku hal itu soal teknis yang penting perubahan itu untuk hal mendesak yang perlu dianggarakan. Termasuk untuk kebutuhan pasca bencana ini. Ia melihat banyak daerah lain di Indonesia yang luput dari alokasi dana tidak tergugah padahal wilayhanya rawan bencana. Untuk itu, penting daerah setempat menginventarisir daerah mana saja yang rawan. Untuk NTB alokasi anggaran dalam perubahan tentu akan diatur secara teknis. Sebab, sumber anggaran banyak jenisnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau jenis anggaran bagi hasil.
“Yang jelas diperubahan ini agar diperuntuukan untuk kepentingan kepentingan mendesak,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, M Zainul Majdi menjelaskan terkait bantuan kantor desa dari pusat bersifat stimulan sejumlah 66 desa, yang masing-masing akan menerima 50 juta yang akan diperuntukan untuk merehabilitasi kantor desa yang rusak parah. Penentuan kantor desa yang parah itu, datanya sepenuhnya Mendagri menyerahkan kepada pemprov.
“Kita lihat nanti mana yang paling parah baik di KLU, Lobar, Lotim dan juga di Sumbawa,” kata gubernur. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here