Beranda Headline Tak Lolos, Balon Kades Curhat ke DPMD

Tak Lolos, Balon Kades Curhat ke DPMD

BERBAGI
ILUSTRASI

PRAYA —Salah satu Balon Kades Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Mas’an mengaku kecewa dengan panitia pilkades di desanya. Hal ini lantaran keputusan panitia Pilkades yang tidak meloloskan berkasnya untuk menjadi salah satu calon kades.
Menurutnya, ada perbedaan regulasi antar panitia pilkades Taman Indah dan panitia pilkades di desa lain. Salah satunya penerapan tiga regulasi yang menjadi pegangan panitia, seperti Perbup nomor 9 tentang Tata Cara Pencalonan, Penetapan Calon dan Kampanye Calon Kades dan Perbup nomor 10 tahun 2018 tentang Verifikasi Administrasi Faktual Dukungan Calon, serta surat keputusan Bupati Loteng nomor 171 A tahun 2018. Dalam Perbup nomor 10 kata dia, ada pasal yang mengatur jika sampai masa pendaftaran berakhir sementara berkas Balon Kades masih belum lengkap, maka kekurangan berkas bisa diajukan meski masa pendaftaran sudah berakhir. Begitu juga dengan Perbup nomor 9, kalaupun ada kukurangan syarat pencalonan, mestinya dilengkapi pada masa perbaikan sampai pada 9 September mendatang.
“Kan di desa lainnya juga seperti itu. Kok justru kami ditolak dan dinyatakan tidak lolos,” sesalnya.
Tidak hanya itu, pada SK Bupati yang menerangkan tahapan-tahapan Pilkades juga persepsi panitia pilkades berbeda. Buktinya, banyak desa yang membuka pendaftaran dari tanggal 12-20 Agustus. Namun ada juga panitia pilkades yang membuka dari 15-23 Agustus.
“Kok di Taman Indah sampai tanggal 20, sedangkan di desa lain ada yang sampai 23?” tegas Pjs Kades Taman Indah ini.
Atas dasar tersebut ia menilai proses Pilkades di 96 desa tahun ini tidak berjalan sesuai aturan. Sebagai langkah lanjutan, ia mengancam akan melayangkan surat gugatan kepada panitia kabupaten.
“Tapi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya nanti,” ucapnya.
Menanggapi persoalan ini, Kepala DPMD Loteng, Jalaludin justru menjawab santai. Sebab menurutnya, keputusan panitia Pilkades Taman Indah tersebut sudah sesuai aturan. Baik Perda nomor 9 dan 10 tahun 2018 maupun sesuai SK Bupati. Oleh karenanya, jika balon merasa dipermainkan oleh panitia, sebaiknya mengajukan permohonan keberatan kepada panitia pengawas kabupaten.
“Kita sudah sosialisasikan dengan mengumpulkan toga/toma, tempel pengumuman, hingga Bimtek panitia soal regulasi dan tahapan Pilkades ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah,” cetusnya. (tar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here