Beranda Praya Metro Pemerintah Matangkan RIPIK

Pemerintah Matangkan RIPIK

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA RAPAT: Asisten II Setda Loteng saat memimpin rapat Focus Grup Discussion (FGD) di kantor Bupati Loteng, kemarin.

PRAYA — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat dalam rangka mematangkan Rencan Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK), di kantor bupati, kemarin.
Asisten II Setda Loteng, H Nasrun menyampaikan, mengingat perkembangan kawasan wisata, apalagi dengan beroperasinya kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, sangat menjanjikan. Nasrun menyatakan, industri ini sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi dan sangat berkontribusi signifikan meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa serta pembentukan daya saing nasional.
Sesuai dengan aturan PP Nomor 14 tahun 2015 tentang RIPIN tahun 2015-2035, yang disusun sebagai pelaksana amanat UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan insdustri nasional.
“Dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian juga mengamanatkan kepada gubernur atau bupati dan wali kota untuk menyusun RIPIK,” jelasnya.
Dia menegaskan, RIPIK ini harus selaras dengan RIPIN dan kebijakan Industri Nasional (KIN) yang memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesui dengan RTRW, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan. Apalagi, Loteng memiliki potensi sumber daya yang dapat digerakan untuk menumbuhkan kemajuan daerah dalam sektor industri.
“Agar industri daerah dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat guna serta mampu menjadi prime over pertumbuhan ekonomi masyarakat. Makanya, diperlukan RIPIK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda),” bebernya.
Ia mengaku, sebenarnua tujuan penyusunan RIPIK tersebut, di antaranya bahwa ke depan arah bagi penetapan pembangunan industri prioritas, dan terciptanya kawasan industri yang berkembang, berhasil guna serta berdaya guna dalam rangka menjawab peluang investasi Industri.
“Dalam hal itu didukung dengan UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyusun RIPIK,” cetusnya. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here