Beranda Headline Dapat Anggaran dari Mana?

Dapat Anggaran dari Mana?

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA RUSAK: Sejumlah dokter di RSJ NTB saat menunjukkan genteng gedung yang rusak dampak guncangan gempa, belum lama ini.

MATARAM – Musibah yang melanda Lombok bahkan NTB, jadi masalah besar bagi Pemprov NTB. Sebab, pasca diguncang gempabumi berkekuatan 7,0 SR, terdapat 60 unit bangunan perkantoran rusak. Baik ringan bahkan berat. Masalahnya sekarang, Pemprov bigung mencari sumber anggaran dari mana untuk perbaikan.
“Pasca 19 Agustus, kami kembali melakukan pengecekan kondisi gedung yang sebelumnya ada laporan rusak ringan, sedang dan rusak berat. Karena, adanya gempa susulan diperkirakan adanya perubahan kondisi dari sebelumnya, sehingga akan ada pendataan ulang,” terang Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Akhmad Makchul, kemrin.
Dia menjelaskan, pasca tanggal 19 Agustus tim Pemprov NTB kembali mengecek kondisi bangunan dan sudah menggelar rapat bersama tim Assesman termasuk bangunan sekolah SMA/SMK Sederajat yang rusak.
“Memang data awal sebanyak 60 unit rusak baik yang bertingkat maupun tidak. Pasca gempa susulan, banyak surat masuk untuk minta perbaikan, itulah sebabnya tim lakukan cek ulang,” kata dia.
Makchul mencontohkan, gedung yang sebelumnya rusak sedang menjadi berat seperti gedung Inspektorat NTB. Dimana, Inspektur pindah ruangan ke ruangan sekretaris, pasca diguncang susulan, kini berkantor di gedung belakang akibat rusak berat.
Begitu halnya gedung tengah Diskominfotik, Diskanlut dan RSJ. Gedung RSUP rusak berat khusus di salah satu ruangan operasi, tidak bisa digunakan. “Ini anggaran awal kita butuh Rp 30 Miliar. Belum loh masuk data baru, malah berkeyakinan akan ada penambahan,” ujarnya.
Disinggung soal sumber anggaran, dilihat dari tingkat kerusakan, kalau masuk kategori ringan bisa menggunakan APBDP tahun 2018. Sedangkan kategori sedang, akan dilihat mana yang bisa ditangani dulu yang penting bisa digunakan sementara waktu sambil menunggu anggaran. Untuk yang rusak berat akan direkomendasi supaya dikosongkan dan bongkar.
“Penanganan sementara APBD-P untuk rusak ringan. Kalau berat, akan cari sumber pembiayaan apakah dari Mendagri atau sumber lain, informasi BPKAD sudah bersurat ke Mendagri minta bantuan dana pembangunan gedung pelayanan itu, ” terang dia.
Sementara itu, untuk rumah dinas belum dilakukan pendataan, termasuk gedung sekolah SMA dan SMK akan dicek kembali kalau pun ada laporan rusak ringan dan sedang. “Kami punya waktu 14 hari untuk cek ulang kondisi bangunan pelayanan publik, dan sekolah termasuk rumah dinas,” beber dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan mempertanyakan dari mana Pmprov mendapatkan anggaran perbaikan Rp 30 miliar. Sebab, APBD-P Provinsi NTB bisa dikatakan kosong, hanya penambahan Rp 357 miliar.
“Itu lah maksudnya kita dorong status bencana nasional, biar ditangani utuh oleh pemerintah pusat,” tegas dia.
Politisi PKS itu menambahkan, malah mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang mengaku masih mampu menangani persoalan gempa. “Kalau mampu, silakan cari anggaran untuk perbaikan,” tegas dia. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here