Beranda Lombok Barat Bawaslu Dengarkan Keterangan Saksi

Bawaslu Dengarkan Keterangan Saksi

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA SIDANG: Suasana persidangan ajudikasi Bawaslu Lobar saat mendengarkan keterangan saksi di kantornya, kemarin.

LOBAR —Sengketa daftar calon sementara (DCS) antara KPU Lobar dengan DPD II Golkar Lobar, terus berlanjut. Sejauh ini, sengketa masih dalam tahap persidangan ajudikasi di tingkat Bawaslu Lobar, kemarin.

Pada persidangan ketiga ajudikasi tersebut, Bawaslu mendengarkan keterangan para saksi. Baik dari saksi pihak pelapor maupun terlapor. Antara lain Ketua KPPS Desa Sekotong Tengah, Kepala UPTD Dikbud Sekotong, Kadis Dikbud Lobar, dan Kepala Dinas Dukcapil Lobar selaku pihak yang terkait dalam persoalan ini.
Para saksi tersebut menyampaikan seluruh keterangan yang diketahui kepada majelis yang dipimpin oleh Divisi Sengketa Bawaslu Lobar Abror, Ketua Bawaslu Lobar L Arjuna, beserta anggota Bawaslu lainnya.
Mulai dari keterangan bacaleg yang terdaftar sebagai pemilih di DPT. Hingga penertiban surat keterangan perbaikan bulan lahir bersangkutan yang diterbitkan oleh UPTD Dikbud. Dimana surat keterangan itu disesuaikan dengan akte kelahiran. Pihak Dukcapil juga mengeluarkan surat keterangan atas perbaikan bulan lahir bacaleg tersebut. Hal ini berdasarkan surat pernyataan bermaterai pihak keluarga.
Divisi Sengketa Bawaslu Lobar, Abror mengatakan, pihaknya sudah mendengarkan seluruh keterangan para saksi. Selanjutnya, Bawaslu akan mengkaji dokumen dan fakta persidangan yang ada. “Kita akan lanjutkan ke persidangan pembacaan putusan pada tanggal 4 September mendatang,” jelasnya selepas sidang.
Sementara pihak DPD II Golkar Lobar berharap dapat memenangkan persidangan sengketa ini. Sebab, parpol berlambang pohon beringin itu merasa dirugikan jika salah satu bacalegnya tidak lolos.
Bahkan kubu Partai Golkar siap banding ke PTUN hingga dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) jika nantinya kalah dalam persidangan ajudikasi ini. “Kita siap melaporkan KPU ke DKPP,” tegas LO DPD II Golkar Lobar, Ahmad Subardi.
Partai Golkar memiliki alasan gigih memperjuangkan salah satu bacalegnya tersebut. Sebab sebelumnya, bacaleg tersebut sudah dinyatakan memenuhi syarat (MS) saat verifikasi dokumen persyaratan calon. Namun justru tidak tercantum dalam daftar calon sementara (DCS) selepas masa perbaikan, lantaran dianggap tidak memenuhui syarat umur dalam KTP.
Padahal seluruh perbaikan yang diminta sudah dipenuhi oleh pihak Golkar. Merunjuk kepada Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS dan penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR. “Di Bab II Perbaikan, pada poin 3 c nomor satu, dalam hal terdapat perbedaan nama dan/atau data pada ijazah dan KTP elektronik, maka calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada KTP elektronik,” jelasnya membacakan peraturan tersebut.
Menanggapi sengketa ini, Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri mengatakan, KPU tetap pada keputusannya. Bacaleg Golkar tersebut tak diloloskan karena tidak memenuhi syarat usia. Mengenai rencana Golkar menempuh jalur ke PTUN hingga DKPP jika kalah pada sidang ajudikasi, Suhaimi menanggapinya santai. “Kita tidak bisa menghalangi orang untuk mengadukan sengketa kemana saja. Kita ikuti proses yang ada dulu, dan pertahankan keputusan kita,” tegasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here