Beranda Headline APBD-P NTB Abaikan Korban Gempa

APBD-P NTB Abaikan Korban Gempa

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Johan Rosihan

MATARAM – Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan menilai postur APBD-P NTB sangat mengabiakan kepentingan korban gempa baik di Lombok dan Sumbawa. Johan melihat salah satu perdebatan yang mengemuka di media ataupun sosial media, terkait dengan penanganan gempa di Lombok adalah status bencana yang hendak ditetapkan apakah musibah gempa yang berulangkali mengguncang Lombok-Sumbawa akan ditetapkan sebagai bencana nasional, ataukah tetap sebagai bencana lokal.
Menurutunya, status bencana terkait erat dengan peran dan tanggung jawab yang akan diemban oleh institusi pemerintah. Jika ditetapkan sebagai bencana nasional, maka pemerintah pusat akan mengambil alih penanganan dari struktur pembiayaan hingga birokrasi penanganan bencana. Jika tetap menjadi bencana lokal, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dengan dukungan nasional, dinilai cukup mampu untuk mengatasi dampak yang diakibatkan oleh gelombang gempa yang berdampak pada tujuh kabupaten/kota di NTB.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Gubernur NTB, M Zainul Majdi kata dia, menyebutkan bahwa penanganan gempa di NTB sudah berskala nasional, bahkan dalam salah satu statmennya menyampaikan gubernur mengkhawatirkan kenaikan status bencana dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian warga, terutama mereka yang mencari pendapatan di sektor pariwisata. Dengan demikian, berdasarkan keterangan tersebut, sumber daya lokal yang dimiliki oleh pemerintah NTB cukup memadai untuk mengatasi dampak gempa.
Untuk menilai kemampuan pemerintah daerah, itu setidaknya tercermin melalui sumber daya pembiayaan yang terlihat pada postur APBD Perubahan NTB yang sedang dibahas bersama dengan DPRD, dan birokrasi pemerintah yang akan menangani dampak yang diakibatkan oleh rentetan gempa tersebut.
Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati seperti saat ini, Pemerintah Daerah NTB bersama DPRD NTB sedang membahas KUA PPAS APBD Perubahan NTB. Dalam KUA PPAS, tidak dijumpai nomenklatur khusus terkait penanganan gempa Lombok-Sumbawa.
“Hemat saya, semestinya dalam latar belakang pembahasan KUA PPAS, gempa yang menggoyang Lombok-Sumbawa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam konstruksi KUA PPAS Perubahan APBD 2018,” tegas Johan di Mataram, kemarin.
Penyebutan secara khusus penanganan gempa Lombok-Sumbawa dapat menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dalam mendesign penanganan dampak gempa Lombok-Sumbawa. Selanjutnya terkait alokasi belanja untuk penanganan dampak gempa, sejauh ini hanya bisa diidentifikasi pada dua pos yaitu, belanja tidak terduga semula dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.5.350.000.000,00 atau 107 persen menjadi Rp.10.350.000.000,00. Tambahan Belanja Tidak Terduga ini merupakan bentuk tanggap darurat Pemerintah Provinsi NTB terhadap Bencana Gempa Bumi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara.
Kedua, kata dia Penambahan alokasi belanja langsung pada BPPD Provinsi NTB dari 264.552.779.100 menjadi 270.214.027.603. Ada kenaikan belanja langsung sebesar 5.661.248.503.
Adapun alokasi belanja pada dinas/badan lain belum bisa diidentifikasi yang terkait dengan penanganan gempa Lombok-Sumbawa, karena ketiadaan nomenklatur khusus tersebut. Jangan sampai, ada keterangan berlebih, klaim atas alokasi program/kegiatan yang sebenarnya tidak tertuju pada penanganan korban gempa, namun diumumkan sebagai alokasi terhadap korban gempa.
Sangat memprihatinkan lagi, alokasi pembiayaan secara mandiri oleh pemerintah provinsi NTB kurang memadai terkait penanganan dampak gempa Lombok Sumbawa, disaat yang sama Pemerintah Provinsi NTB mengirimkan surat untuk meminta bantuan keuangan atas dampak gempa. Surat tersebut disebutkan bernomor 900/1206/BPKAD/2018 bersifat ‘segera’ yang ditandatangani Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin di Mataram 6 Agustus yang lalu, dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
“Dampak kerugian gempa Lombok Sumbawa diestimasi sebesar 7,7 Triliun. Sementara alokasi di APBN 2018 juga APBD NTB belum terlihat menjanjikan. Saya mengkhawatirkan, dengan mulai masuknya tahapan pemilu, maka penanganan dampak gempa Lombok-Sumbawa akan terabaikan,” sebut politisi PKS itu. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here