Beranda Lombok Barat Golkar Ajukan Sengketa ke Bawaslu

Golkar Ajukan Sengketa ke Bawaslu

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA HL Hermayadi

LOBAR —DPD II Partai Golkar Lombok Barat (Lobar) siap menempuh jalur hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelumnya, Golkar melayangkan gugatan terhadap KPU Lobar ke Bawaslu. Bermula dari salah satu bakal calon legislative (Bacaleg) partai berlambang pohon beringin itu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Versi KPU, bacaleg tersebut tidak memenuhi syarat dari sisi usia (di KTP).
Ketua Harian DPD II Golkar Lobar, HL Harmayadi mempertanyakan keputusan KPU atas verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bacalaeg nomor 133/PK.01.BA/5201/KPU.Kab/VII/2018. Dalam surat tertanggal 18 Juli itu, KPU meloloskan bacaleg Golkar asal Sekotong itu. Namun saat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), bacaleg tersebut justru dinyatakan TMS. Anehnya ketika pengumuman DCS, nama bacaleg tersebut juga tidak ada. “Karena dinyatakan MS kewajiban partai melengkapi atau perbaikan syarat calon. Tapi saat penetapan DCS oleh KPU, tidak ada nama bacaleg kami,” ujarnya, kemarin.
Sejauh ini, sengketa masih berproses ajudikasi di Bawaslu Lobar. Pada saat proses itu, pihak KPU mengakui jika ada keteledoran atau ketidakcermatan staf. Sehingga bacaleg tersebut dinyatakan MS saat sebelum masa perbaikan dokumen pencalegkan. “Di hadapan persidangan disaksikan semua pihak yang hadir, KPU mengakui ada kekeliruan. Itu salah siapa, masak salah kami. Tapi kami yang dirugikan,” sesalnya.
Hermayadi menyatakan, Golkar siap melanjutkan perkara ini hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika kalah pada proses ajudikasi di tingkat Bawaslu. Bahkan Golkar bakal melaporkan KPU ke DKPP. “Ini ada unsur keteledoran sehingga bacaleg Golkar bisa lolos di tahap verifikasi kelengkapan keabsahan dokumen,” ucapnya.
Terkait masalah umur bacaleg tersebut, diakui Hermayadi, sesuai KTP maka bacaleg tersebut lahir tanggal 28 Desember 1997. Namun sesungguhnya terjadi kekeliruan pada bulan lahirnya. Seharusnya 28 Mei 1997, sehingga dilakukan perbaikan persyaratan tersebut.
Atas dasar itu, pihaknya melengkapi dengan surat keterangan dari Dukcapil untuk perbaikan kelahiran di KTP, KK dan akta kelahiran. Termasuk surat keterangan dari UPTD Dikbud yang mengeluarkan ijazah dan Dikbud, termasuk SKCK.
Hal itu menurut anggapan Hermayadi diperbolehkan. Pasalnya pada poin nomor 3, SE KPU RI menerangkan bahwa perbedaan nama pada ijazah dengan KTP elektronik ketentuan pada pasal 8 ayat (7) PKPU tahun 2018 mengatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan nama dan atau data pada ijazah dan KTP elektronik. Maka calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang mengatakan bahwa bacalon legislatif yang namanya tercantum pada ijazah atau STTB adalah orang yang sama namanya dengan yang tercantum di KTP elektronik. “Atas dasar itu kenapa kita ajukan sengketa ini ke Bawaslu,” tegasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here