Beranda Lombok Barat Dari Kunjungan DPR RI Dapil NTB Posko Tanggap Bencana

Dari Kunjungan DPR RI Dapil NTB Posko Tanggap Bencana

BERBAGI
HUMAS LOBAR FOR RADAR MANDALIKA KUNJUNGAN: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena saat berkunjung ke Posko Utama Tanggap Bencana di Lingsar, kemarin.

Sampaikan Keluhan Pengungsi, Ermalena Janji Bahas dengan Kementerian

Beberapa permasalahan mulai dirasakan warga di posko pengungsian. Seperti pasokan air bersih, sanitasi serta masih minimnya fasilitas.
WENDY DHARMA-LOBAR

TINGGAL di pengungsian tentunya tak senyaman di rumah sendiri. Sejak bencana gempa mengguncang Pulau Lombok dari awal Agustus, ribuan warga terpaksa menjadi pengungsi. Rumah dan segala harta benda yang mereka miliki tak bersisa, rusak akibat kerasnya guncangan gempa.
Berbagai keluhan pengungsi itu dirangkum Bupati Lobar H Fauzan Khalid, dan disampaikan saat kunjungan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena. Kata Bupati, saat ini terdapat sekitar 571 titik pengungsian. Dengan jumlah pengungsi bervariasi tersebar di Lobar. Korban meninggal tercatat 45 orang, dan 959 orang mengalami luka-luka. “Tandon air baru terpasang 53 unit. Jamban keluarga baru ada 36 buah. Ini sangat minim sekali, mudah-mudahan ada solusi,” kata Fauzan, kemarin.
Kurangnya koordinasi oleh beberapa relawan kepada Pemkab, juga dikeluhkan Fauzan. Tidak sedikit relawan yang langsung turun ke desa sehingga luput dari pantauan pemerintah. Akibatnya, sebaran relawan tidak merata sehingga penanganan menjadi tidak efektif.
Akibatnya muncul kritikan dari relawan kesehatan yang mengatakan pemerintah tidak pernah koordinasi. “Bagaimana kita mau ajak koordinasi jika relawan itu tidak pernah mendaftarkan diri ke posko provinsi maupun kabupaten. Padahal selalu saya tegaskan, koordinasi itu sangat dibutuhkan agar penanganan merata semua. Termasuk distribusi logistik dan lain-lain,” tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H Rachman Sahnan Putra menambahkan, kerusakan juga terjadi pada fasilitas kesehatan. Seperti RSUD Tripat kondisinya rusak sedang. Retaknya ruang operasi membuat aktifitas di ruangan itu dihentikan. Dari 19 Puskesmas, 16 puskesmas rusak ringan. Sisanya rusak sedang. Sedangkan 11 Puskesmas Pembantu mengalami rusak berat, empat rusak sedang dan tujuh rusak ringan.
“Rata-rata tidak berani ditempati sehingga seluruh pelayanan dilakukan di luar gedung. Persoalan baru muncul ketika sudah hampir dua minggu di pengungsian, selain masalah psikologis juga masalah fisik,” ungkapnya.
Menanggapi semua keluhan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena berjanji segera membahasnya bersama Menteri Kesehatan. “Agenda khusus yang kita bahas Senin depan tentang penanganan gempa,” ungkapnya.
Pihaknya juga akan memfokuskan penanganan recovery dampak gempa yang diketahui cukup berat. Selain korban terdampak begitu besar, banyaknya fasilitas kesehatan yang rusak berat dan sedang menjadi perhatian penting pemerintah. Terkait permasalahan air bersih dan sanitasi, diakui Ermalena, menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar.
Dengan jumlah pengungsi yang hampir mencapai setengah juta, tidak mungkin dalam waktu dekat itu disediakan air bersih yang mencukupi. Apakah dengan pengeboran baru atau menyalurkan dari tempat-tempat yang telah ada ke lokasi gempa. Karena itu sangat menentukan apakah pekerjaan kesehatan akan menjadi lebih ringan atau lebih berat
Dalam rapat itu juga dipastikan peran BPJS Kesehatan setelah masa tanggap darurat berakhir. “Kita sudah dapat kepastian bahwa sejauh memang mereka peserta JKN, maka ini akan menjadi tanggung jawab BPJS. Kita harap mereka yang belum jadi peserta JKN agar segera difasilitasi untuk bisa mendapatkan kartu jaminan kesehatan,” kata politisi PPP itu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here