Beranda Praya Metro Warga Protes Panitia Pilkades Mekar Damai

Warga Protes Panitia Pilkades Mekar Damai

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA BERDEBAT: Panitia Pilkades dan simpatisan Balon Kades Mekar Damai saat berdebat, Selasa (21/08).

PRAYA — Puluhan simpatisan salah satu bakal calon kepala desa (Kades) Mekar Damai, Kecamatan Praya melakukan aksi protes kepada panitia Pilkades, Selasa lalu. Penyebabnya, panitia tidak meloloskan salah satu Balon Kades.

Dalam aksi protes, warga mengungkapkan balon Kades yang digugurkan tersebut berkas pendaftaran dimasukan pada 20 Agustus lalu. Namun ada satu yang tidak diloloskan, sementara dua Balon malah berkasnya diterima panitia Pilkades.
Salah satu Balon Kades Munawar mengatakan, pihaknya sangat heran dengan kepanitian Pilkades. Padahal dia sendiri mendaftar masih ada waktu yang ditetapkan. “Pendaftaran dibuka dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 Agustus, dan saya menyerahkan berkas tanggal 20. Lalu kenapa pada hari itu juga berkas saya tidak diterima,” sesalnya.
Dia mengaku, sangat menyayangkan sikap yang dilakukan panitia Pilkades itu, pasalnya saat itu alasan dari panitia karena berkasnya tidak lengkap. Namun, Balon lain bisa diterima.
“Kalau kurang lengkap kami akan lengkapi. Yang penting kita sudah daftar di waktu yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Untuk itu, dia bersama warga lainya meminta agar pihak panitia memberikan kesempatan untuk melengkapi berkas tersebut. Kalau tidak maka pihaknya berencana akan mengadukan permasalahan tersebut ke bagian persengketaan Pilkades.
“Yang penting kami sudah mendaftar, kalau masalah ada kekurangan kan bisa kita lengkapi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua panitia Pilkades Mekar Damai, Ahmad Hery Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya terpaksa menolak berkas yang bersangkutan, karena hingga batas akhir pendaftaran, yang bersangkutan tidak bisa melengkapi berkas pencalonan. Beda halnya dengan dua kandidat lainya yang bisa melengkapi berkas itu.
“Kita terpaksa menolak karena aturan yang mengatakan itu. Di berkasnya ada kekurangan seperti tidak adanya KTP elektronik yang dilegalisir, tidak ada akte kelahiran serta jumlah dukungan KTP dari masyarakat tidak memenuhi yang 12 persen,” katanya tegas.
Pihaknya juga sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi berkas yang tidak ada tersebut, hanya saja sampai dengan batas akhir pendaftaran yang bersangkutan belum bisa melengkapi kekurangan itu.
“Ada tiga orang yang mendaftar dan setelah berkas itu kami terima ternyata satu kandidat yang tidak lengkap, makanya kami langsung tolak,” ungkap dia.
Sesuai dengan peraturan bupati (Perbup) Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman verifikasi administrasi dan Faktual dukungan calon kepala desa, dalam pemilihan kepala desa serentak pada pasal 4 ayat 2 menyampaikan dalam hal sampai dengan batas akhir masa pendaftaran, dokumen dukungan bakal calon yang diserahkan tidak memenuhi jumlah minimal, maka pendaftaranya ditolak.
“Dalam aturan sudah jelas mengatakan itu,” tuturnya. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here