Beranda Praya Metro Pemerintah Sampaikan KUPA/PPAS Perubahan APBD 2018

Pemerintah Sampaikan KUPA/PPAS Perubahan APBD 2018

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA MEMBACAKAN: Sekda Loteng, HM Nursiah saat membacakan KUPA/PPAS Perubahan APBD 2018, Kamis lalu.

PRAYA — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Sekda HM Nursiah menyampaikan laporan pemerintah dalam sidang paripurna, Kamis lalu. Ada tiga agenda dalam sidang paripurna itu, penyampaian KUPA/PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 oleh Pemkab Loteng. Penyampaian usulan perubahan tata tertib DPRD berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan terakhir pembentukan Panitia Khusus ( Pansus) yang membahas tata tertib (Tatib) DPRD.
Sekda dalam penyampaian nota penjelasan tentang rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018. Dimana dimulai dari target pendapatan daerah yang telah ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp 1. 972. 157. 047. 264,50 Triliun. Sementara yang sudah terealisasi sebesar Rp 984. 119. 008. 887,18 miliar atau sebesar 49,90 persen. Sedangkan untul target penerimaan pembiayaan daerah dari APBD Induk sebesar Rp 79. 959.000.000,00 miliar bersumber dari pinjamanan daerah belum ada realisasi.
“Capaian ini pesentase pertama 30 Juni tahun ini,” kata Sekda.
Untuk perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2018 diformulasikan sebagai langkah untuk menyesuaikan terhadap perubahan asumsi kebijakan umum yang telah ditetapkan. Hal ini karena dihadapkan dengan berbagai perkembangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan APBD tahun ini. Dan untuk menampung berbagai perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayan daerah.
Selanjutnya, subtansi pokok kebijakan perubahan APBD tahun 2018 meliputi. Yakni target pendapatan daerah yang ditetapkan pada APBD Induk sebesar, Rp 1. 833. 758. 150. 564,31 menjadi Rp 1.915.838.729.774,7 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 20.378.355.924,67 atau peningkatan sekitar 1,03 persen.
Selain itu, untuk target pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD induk sebesar Rp 180.965.018. 718,50. Sedangkan pada rancangan perubahan APBD sendiri sekitar Rp 190.140.639.337,17 atau Mengalami peningkatan sebesar Rp 9.175.620.618,67. Dimana terdiri dari. Pajak daerah yang semula sebesar Rp 59.774.538.834,50 kemudian menjadi Rp 67.423.937.254,50 atau bertambah sebanyak Rp 7.649. 398.420,00.
“Untuk dana retribusi daerah semula Rp 22.797.578.969,00 menjadi sebesar Rp 22.948.818.969,00 atau bertambah Rp 151.240.000,00,” bebernya.
Sementara dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp 11.278.150.000,00 menjadi Rp 9.153.132. 198,67 atau berkurang sebanyak Rp 2.125.017.801,33. Untuk lain –lain penndapatan asli daerah yang sah semula sebanyak Rp 87.114.750.915,00 menjadi Rp 90.614.750.915,00 atau bertambah sebanyak Rp 3.500.000.000.
Untuk dana perimbangan sendiri target pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan pada ABPD induk sebanyak Rp 1.453.038.384.000,00. Sedangkan pada rancangan perubahan APBD sekitar Rp 1.456.430.241.000,00 mengelami peningkatan sejumlah Rp Rp 3.391. 857.000,00.
“Peningkatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khsusus,” ungkapnya.
Berikutnya untuk target lain-lain pendapatan daerah yang sah telah ditetapkan dalam APBD Induk sebesar Rp 338.153.644.564,00 menjadi Rp 345.964.522.852,00 dan peningkatan sebanyak Rp 7.810.878.306,00. Peningkatan terget tersebut bersumber dari penambahan target pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan dan bagi hasil dari pajak rokok.
“Pagu anggaran belanja daerah pada ABPD induk sebesar Rp 2. 052.116.047.264,50 menjadi Rp 2.156.865.857.905,50 atau bertambah sebanyak Rp 113.749.810.641,46,” jelasnya.
Terjadinya perubahan pada alokasi belanja daerah ini antara lain disebabkan pada belanja tidak langsung. Diantaranya seperti belanka pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pada Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan pada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah desa dan partai politik dan belanja tidak terduga “ Begitupula dengan belanja, maupun pembiayan daerah ada penambahan,” tuturnya.
Setelah usai penyampaikan sekda, dewan juga membentuk Pansus yang akan membahas perubahan tata tertib dewan yang disesuikan dengan PP No.12 tahun 2018. (jay/Adv/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here