Beranda Lombok Timur Masuk Bui, Dua Kades Tak Ikut Dilantik

Masuk Bui, Dua Kades Tak Ikut Dilantik

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA SUMPAH: Sebanyak 47 Kades yang ikut pelantikan tahap dua saat mengambil sumpah dan jabatan di Pendopo Bupati (16/8) lalu.

LOTIM – Awalnya, sebanyak 49 Kepala Desa (Kades) di Lombok Timur (Lotim) dijadwalkan mengikuti pelantikan tahap dua di pendopo Bupati Lotim (16/8) lalu. Namun yang bisa dilantik hanya 47 orang. Sementara, dua diantaranya merupakan Kades terpilih berasal dari incumbent tak bisa mengikuti pelantikan, lantaran sedang dipenjara.
Satu Kades terpilih yakni Kades Pejaring inisal AY, meringkuk di Rumah Tahanan (Rutan) Selong, karena kasus Pungutan Liar (Pungli). Dan MAR Kades Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru, meringkuk di Rutan Praya karena kasus penyelundupan benur lobster.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, HM Juaini Taofik mengatakan, dalam amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri, bahwa kades terpilih kendati sedang dalam terjerat kasus, maka tetap dilakukan pelantikan. Artinya, pelantikan bisa dilakukan apakah nanti Bupati memberikan kuasa terhadap camat atau ada kebijakan lainnya. “Kami sudah bersurat ke pihak Rutan agar kedua kades bisa dilantik, akan tetapi pihak rutan tidak memberikan izin kedua kades dilantik di luar rutan. Tapi kalau di dalam rutan, dibolehkan,” terangnya.
“Kami tidak tahu alasan pihak Rutan, kenapa tidak dibolehkan ikut pelantikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Lotim H Moch Ali Bin Dachlan menegaskan, jabatan sebagai Kades merupakan amanah masyarakat yang harus dipegang dengan sebaik-baiknya. Pihaknya juga mengingatkan para Kades yang dilantik, untuk hati-hati dalam mengelola anggaran. “Hati-hati mengelola anggaran, karena hukumannya tidak sebanding dengan uang yang dikorupsi. Saya juga minta jaga kerukunan di tingkat desa,” tegasnya.
Kembali Ali BD menegaskan, beberapa waktu lalu begitu Kades dilantik, program nomor satu adalah memecat perangkat desa. Dikatakannya, boleh beda pilihan. Namun mereka sebagai perangkat desa, tidak boleh dijadikan sebagai pelampiasan kebijakan balas dendam. Sebagai Kades harus tetap berpikir dewasa. “Karena dulu ramai terjadi pemecatan perangkat. Makanya saya buat Peraturan Bupati (Perbup), agar tidak lagi ada pemecatan perangkat oleh Kades terpilih,” pungkasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here