Beranda Lombok Timur Komposisi Komisioner Lama Tak Berubah

Komposisi Komisioner Lama Tak Berubah

BERBAGI
IST / RADAR MANDALIKA KOMISIONER : Lima komisioner dimana dua diantaranya wajah baru, setelah ditetapkan sebagai Bawaslu Lotim.

LOTIM – Status Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), kini meningkat menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peningkatan status itu, berimbas juga pada penambahan dua komisioner, dari tiga menjadi lima. Namun dari lima komisioner Bawaslu Lombok Timur (Lotim), komposisi komisioner lama tidak berubah. Retno Sirnopati tetap memegang jabatan Ketua sekaligus Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Sahnam memegang jabatan Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Pemilu, dan Suaidi tetap bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi.Sementara pendatang baru, Kordiv Hukum dan Data Informasi Amir Mahmud serta Kordiv Penyelesaian Sengketa, Khalidy.
Ketua Bawaslu Lotim, H Retno Sirnopati kepada Radar Mandalika, via ponselnya, kemarin mengatakan, sejak dilantik dan ditetapkan sebagai Bawaslu, kini tugas dan kewenangan tak lagi seperti saat menjabat Panwaslu Kabupaten. Melainkan tingkatannya meningkat, dimana boleh melakukan penanganan pelanggaran lanngsung, mediasi sengketa hingga melakukan ajudikasi (semi peradilan).
“Kita tidak lagi sebatas merekom ke Bawaslu NTB. Tapi bisa langsung melakukan peradilan, setelah melalui semua proses tahapan penyelesaian perkara,” jelasnya.
Salah satu program awal sejak ditetapkan dan dilantik menjadi Bawaslu, sosialisasi ke semua Partai Politik (Parpol), sudah dilakukan. Termasuk, sosialisasi tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). “Untuk kelengkapan tingkat kecamatan dan desa, sudah kita kukuhkan juga sesuai amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017,” kata Retno.
Senada dengan diungkapkan Sahnam. Beban tugas dan tanggungjawab sejak status menjadi Bawaslu, jelas bertambah. Berbagai tahapan sudah berjalan, seperti pengawasan di lapangan. Salah satunya belum lama ini, Bawaslu sudah menerima guatan dari dua Bakal Calon Legislatif (Baceleg) DPRD Lotim. Kedua Bacaleg yang mengajukan gugatan, adalah mereka yang status Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak masuk namanya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah melalui proses verifikasi di KPU. “Yang digugat adalah KPU, dan saat ini masih dalam proses melengkapi berkas,” terangnya.
Dalam penanganan perkara gugatan di Bawaslu, batas waktu tidak jauh beda dengan penanganan perkara-perkara sebelumnya. Hanya saja jika perkara itu setelah melalui mediasi tidak bisa selesai, semi peradilan pun juga demikian tidak selesai, maka pihak penggugat bisa mengajukan peradilan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). “Bedanya kalau gugatan pencalegan ini, yang mengajukan gugatan bukan perseorangan. Akan tetapi dari partai pengusung,” pungkasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here