Beranda Mataram Jatuh Tempo PBB Akan Diperpanjang

Jatuh Tempo PBB Akan Diperpanjang

BERBAGI
RIRIN/RADAR MANDALIKA BAYAR PAJAK: Seorang wajib pajak saat membayar PBB di pembukaan Gebyar Pembayaran PBB akhir Juli lalu. Masa jatuh tempo pembayaran PBB akan diperpanjang karena kondisi di Mataram masih tanggap bencana.

MATARAM —Gempa yang mengguncang Kota Mataram, berdampak ke berbagai sektor. Salah satunya kepada kemungkinan dilakukan perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran pajak bumi bangunan (PBB), yang seharusnya 31 Agustus ini. “Harus lakukan (perpanjangan, red), karena itu langkah paling mendesak karena kondisi saat ini,” kata Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana.
Menurutnya, para wajib pajak (WP) mengalami kondisi yang sama pascagempa yang terjadi berturut-turut. “Kita tidak bisa paksakan. Yang bisa kita lakukan ya memperpanjang waktu untuk tanggal jatuh tempo. Yang penting ada landasan hukummya,” jelasnya.
Terpisah, Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H Nizar Deny Cahyadi membenarkan kemungkinan ada perpanjangan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB. “Karena ada bencana, dan sekarang kita sedang focus pada tanggap bencana dulu,” katanya, kemarin.
Akibat bencana gempa, para WP juga terhambat untuk melakukan pembayaran pajak. Belum lagi kerusakan di kantor BKD membuat pelayanan terganggu. Untuk sementara waktu, BKD menyewa rumah di Jalan Pendidikan Nomor 56 sebagai kantor. “Kita juga butuh waktu untuk memindahkan barang, sehingga pelayanan terganggu,” imbuhnya.
Sampai dengan kemarin, realisasi perolehan PBB selama gebyar mencapai 49,7 persen. BKD, kata Deny, tetap berusaha dan optimistis pencapaian bisa maksimal hingga akhir Agustus. Meski inilah kondisi yang baru pertama dialami BKD, yakni perlu perpanjangan waktu tanggal jatuh tempo akibat adanya bencana alam. “Kalau tidak bisa minta perpanjangan tanggal jatuh tempo, mungkin dendanya yang dihapus,” ungkapnya.

Dengan melihat situasi seperti sekarang, mau tak mau BKD akan mencoba mengajukan permohonan perpanjangan jatuh tempo ke dewan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Karena masa jatuh tempo pembayaran PBB telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). “Kita belum ada koordinasi dengan dewan. Sekarang fokus ke penanganan bencana dulu,” pungkasnya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here