Beranda Headline Presiden Didesak Ubah Status Gempa Lombok

Presiden Didesak Ubah Status Gempa Lombok

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA NGUNGSI: Warga wilayah Lotim yang terkena dampak gempa bumi, hingga kini masih mengungsi menghindari gempa susulan.

MATARAM – Kondisi bencan gempa bumi di Lombok, NTB yang terjadi tiga kali dengan kekuatan dahsyat. Pertama 29 Juli dengan kekuatan 6,4 SR yang pusatnya di Lombok Timur, satu minggu berikutnya kekuatan 7,0 SR yang berpusat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) 5 Agustus lalu, dan kemarin kemabli Lombok diguncang dengan kekuatan 6,2 SR SR yang pusatnya di darat dibawah gunung Rinjani.

Sejak terjadi gempa pertama hingga ketiga kemarin, ratusan korban Meninggal Dunia (MD) sehingga membuat histeris masayarakat Lombok membuat para pihak angkat bicara dan mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mentapkan status gempa itu sebagai bencan nasional.

Wakil Pimpinana DPRD NTB, Mahally Fikri menyampaikan atas nama masyarakat menyampaikan terimakasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi atas perhatiannya kepada bencana gempa Lombok. Namun, melihat jumlah korban jiwa dan tingkat kerusakan rumah penduduk, tidak cukup pemerintah hanya memberikan bantuan dana dan semacamnya untuk pemulihan keadaan. Akan tetapi lebih dari itu, sepatutnya Presiden Jokowi menetapkan Gempa Lombok khusunya gempa berkekuatan 7,0 SR sebagai bencana nasional bukan lagi bencana lokal.
“Dunia internasional juga akan lebih memperhatikan dan peduli,” tegas Mahally, kemarin.
Menurut dia, penangan pemerintah daerah tidak akan maksimal disebabkan kemampuan dana penanggualangan bencana yang sangat terbatas. Perlu support dari berbagai pihak baik itu pemerintah pusat maupun dunia internasional. Hasil kunjungannya ke lapangan diseluruh pulau Lombok, terutama di KLU dan Lobar, tidak cukup waktu setahun untuk merecoveri (pemulihan) keadaan papan rakyat Lombok.
“Perkiraan saya satu sampai dua tahun pemulihan bisa dilakukan daerah. Dan itupun butuh biaya yang sangat besar,” yakin dia.
Katanya, ribu rumah rusak dan rata – rata rusak berat, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Belum lagi inprastruktur seperti sekolah, puskesmas, pasar, rumah ibadah dan sebagainya.
“Kami pimpinan DPRD akan mengajak pemprov untuk mendesak pemerintah pusat. DPRD juga akan bersurat resmi,” janjinya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan berpandangan data korban yang Meninggal Dunia (MD) mereka meyakini jumlahnya lebih banyak dari data yang ada sekarang. Johan Rosihan mengatakan, hasil kunjungan lapangan kemarin bersama rombongan komisinya ke daerah Tanjung, di beberapa masjid yang roboh sudah mulai mengeluarkan bau sebagai tanda ada mayat yang belum terevakuasi. Bencana gempa Lombok, kata Johan dengan dampak yang sangat berat dan parah tidak akan bisa diselesaikan dengan kemampuan daerah NTB saat ini.
“Kita harus desak bapak Presiden segera alihkan status menjadi bencana nasional,” kata Johan.

Selain dampak yang ditimbulkan dan kemampuan anggaran pemulihan, bencana gempa Lombok sebagai destinasi wisata dunia tentu menimbulkan simpati yang luar biasa bukan hanya voulenter lokal tapi juga dari voulenter luar negeri. Dengan dasar itu menegaskan bahwa status gempa lombok harus segera dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Johan menyampaikan karena masih berstatus bencana daerah, beberapa voulenter luar negeri sudah mendapat ancaman dari aparat akan dideportasi jika didapat beroperasi di lokasi gempa.
Menurut Johan, selanjutnya setelah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka presiden segera menindaklanjutinya dengan Inpres penanganan pasca gempa, membangun rumah rakyat, fasilitas umum dan lain sebagainya dalam bentuk crash program APBN, karena kemampuan keuangan Pemprov NTB, kata dia tidak akan mampu untuk penanganan pasca gempa lombok ini. Status bencana nasional juga akan membuka ruang partisipasi lembaga-lembaga internasional dan negara sahabat yang peduli dengan dampak gempa ini.
“Kami juga minta kepada pemerintah pusat agar meminta panitia Asian Games untuk melakukan doa bersama pada saat pembukaan Asian Games sebagai bentuk solidaritas antar bangsa atas musibah nasional gempa Lombok ini,” pesannya.

Sementara, Gubernur NTB terpilih, Zulkieflimansyah pun mengatakan sangat tepat ketika Presiden RI, Joko Widodo menyatakan status gemba Lombok sebagai bencana nasional. Kondisi KLU dan kabupaten lainnya di Lombok disebabkan gempa dilihatnya pas.
“Saya kira pantas, ini harus jadi bencana nasional,” kata Zul singkat. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here