Beranda Headline Kades Bonjeruk Didemo Warga

Kades Bonjeruk Didemo Warga

BERBAGI
TARNADI/RADAR MANDALIKA BERORASI: Warga Desa Bonjeruk secara bergiliran meyampaikan orasi tuntutanya di depan kantor desa setempat, kemarin.

Sorot Pengelolaan Uang Desa

PRAYA — Puluhan warga Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat yang tergabung dalam Forum Silaturrahmi Warga Peduli Desa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa setempat, kemarin. Aksi mereka ini menuntut transparansi Pemdes terkait arah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Yang mana mereka menganggap tidak jelas penggunaannya.
Koordinator Umum (Kordum) aksi, Muhammad Hanapiah Salim menyampaikan, aksi ini dilakukan karena pertanyaan melalui surat yang coba mereka layangkan beberapa waktu lalu ke desa sesuai dengan regulasi keterbukaan informasi publik atau KIP, tidak diindahkan oleh Kades. Oleh karena itu, ia meminta agar Kades secara terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam mengelola dana yang ada. Tentunya untuk menciptakan iklim pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Dana Desa yang besar tentunya pemerintah pusat menitipkan dana untuk rakyat di kampung untuk kami. Bukan untuk kepala desa, maupun untuk kelompok tertentu,” ucapnya dalam orasi dihadapan puluhan warga lainnya.
Dikatakan, Dana Desa (DD) yang cukup besar sejatinya untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dan bukan untuk menguntungkan atau mensejahterakan elit-elit kecil yang ada di desa. Kini, ia melihat juga Program yang dilaksanakan oleh Pemdes seakan tidak pernah diketahui sama masyarakat yang ada di desa. Sehingga wajar kemudian warga setempat mempertanyakan arah dana yang ada semenjak tahun 2015 hingga tahun ini.
“Jangan ada dusta diantara kita lah!” pintanya.
Senada juga diungkapkan Lalu Kemaan, warga Dusun Bonjeruk Dalam saat melakukan audensi di dalam kantor desa bersama unsur Pemdes. Menurutnya, apa yang dilakukan warga ini tidak akan mungkin ada jika Pemdes transparan mengelola keuangan desa, baik DD, ADD maupun sumber lainnya. Sehingga selaku warga dirinya dari dulu sangat berharap Pemdes terutama Kades mau terbuka dan menyampaikan arah penggunaan dana yang ada. Bila perlu, di setiap pertemuan dengan masyarakat ini mesti disampiakan, bukan malah sebaliknya. Selain itu kata Kemaan, dalam rekrutmen perangkat desa, BPD, dan lainnya tidak dilakukan sesuai regulasi sehingga menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Karena tanpa informasi dan penerapan regulasi denbgan baik, semua itu muncul secara tiba-tiba.
“Makanya wajar sekarang kami mau lihat APBDes sejak 2015 sampai tahun ini. Apa-apa yang dikerjakan desa selama ini,” tanya dia.

Sementara, Kepala Desa Bonjeruk, Saiful Ansori mengaku jika pengelolaan keuangan desa selama ini sudah dilakukan sesuai dengan yang ada di APBDes. Sebagai bukti itu, ketika audit inspektorat tidak pernah ada temuan. Kalaupun ada temuan, pasti akan ditindaklanjuti. Sehingga ia menilai apa yang dicurigai warga ini tidak mestinya terjadi. Di sisi lain proses pembangunan terus berjalan setiap tahunnya. Tidak itu saja, program pembangunan juga dipampang di baliho di depan kantor desa. Kendati demikian, ia sangat berterimakasih atas kedatangan warga tersebut. Hal itu kata dia, membuktikan jika demokrasi yang ada di desanya berjalan dengan baik. Kalaupun saat ini masyarakat mempertanyakan keterbukaan Pemdes, ia mengklaim jika selama ini setiap program yang ada di selalu melibatkan semua element masyarakat.
“Maaf kalaupun sebelumnya data belum sempat saya berikan. Karena memang saat warga datang saya sedang tidak ada di kantor. Yang jelas semua kami terbuka dan terimakasih atas kedatanganya, apalagi yang aksi juga ada yang akan mencalonkan diri menjadi Kades,” sindirnya.
“Ok kalau mau lihat APBDes dari 2015-tahun ini saya akan berikan foto copy-nya. Tapi berikan kami waktu,” sambungnya. (tar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here