Beranda Headline SK Pemberhentian Kades Tinggal Ditandatangani

SK Pemberhentian Kades Tinggal Ditandatangani

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA Jalalludin

PRAYA — Berkas pengajuan pemberhentian 12 kepala desa (Kades) sudah di meja Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT. Surat keputusan (SK) pemberhentian menunggu ditandatangani bupati.
Adapun 12 Kades yang mengajukan pemberhentian karena ikut nyaleg yakni, Kades Barabali Ki Agus Azhar, Kades Beleka, Senang Haris, Kades Pengembur Supardi Yusuf, Kades Pagutan Samsul Rijal, Kades Aik Darek H Hasan, Kades Aik Mual Asrorul Hadi, Kades Muncan Arham, Kades Bunut Baok Yasir Amrillah, Kades Gemel H Musanip, Kades Sabe Abdul Wahid, Kades Darmaji Lalu Arsuman Kharully dan Kades Pemepek Samsudin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Loteng, Jalalludin menegaskan, 12 Kades ini masih tetap sebagai Kades kendati sudah mengundurkan diri. Sebab, SK pemberhentian mereka belum terbit.
“Tinggal ditandatangani saja oleh Pak Bupati.saya yakin minggu ini semua sudah keluar dan tuntas,” jelasnya saat ditemuai di Pendopo Bupati Loteng, Sabtu lalu.
Jalal menegaskan, terkait Kades yang maju sebagai caleg ini, DPMD berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara ketat. Sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sejak Kades mendapatkan kartu dari Parpol, maka yang bersangkutan harus keluar atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kades.
“Tentunya kita tidak mau ada Kades yang menjadi anggota Parpol dan menjadi Caleg, namun tidak mengundurkan diri,” tegasnya.
Katanya, sebelum mereka menerima SK pemeberhetian, pihaknya juga menekankan semua Kades untuk menuntaskan tunggakan pekerjaan. Artinya, pihaknya tidak menginginkan apa yang belum dikerjakan itu menjadi polemik saat diisi penjabat.
“Saya tekankankan semua pekerjaan harus tuntas,” pintanya.
Untuk mengawasi semua pekerjaan sudah mereka kerjakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan audit di 12 desa. Baik dari fisik hingga pertanggungjawabannya. Jika memang nantinya ada temuan mereka tetap harus mengganti kerugian sesuai dengan kisaran temuan tersebut.
“Tapi saya rasa semua Kades yang maju ini mereka adalah Kades yang bekerja sesuai dengan aturan,” yakin dia.
Sedangkan untuk penjabat yang nantinya akan mengisi, itu merupakan wewenang dari Bupati. Namun kalau melihat sebelumnya, penjabatnya nanti merupakan kalangan PNS yang tugas di kecamatan.
“Siapapun dia saya ingin mereka berkerja profesional,” harapnya. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here