Beranda Lombok Timur Ribuan KPM PKH Terima Bansos Non Tunai

Ribuan KPM PKH Terima Bansos Non Tunai

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA PENYERAHAN: Dirjen PJS Kemensos dan anggota Komisi VIII (delapan) DPR RI saat memberikan KPM PKH tahap tiga di kantor Bupati, kemarin.

LOTIM – Sebanyak 99.355 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) asal Lombok Timur (Lotim), menerima Bantuan Sosial (Bansos) non tunai Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan PKH tahap III sebesar Rp 500 ribu itu, disalurkan langsung Direktorat Jendral perlindungan dan Jaminan Sosial ( Dirjen PJS) Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Saat itu pula, masyarakat bisa menarik langsung ditempat. “Jumlah untuk Lombok Timur sebanyak 99.355 KPM atau senilai Rp 187,9 miliar. Ini disalurkan empat tahap,” kata Direktur Jendral (Dirjen) PJS Kemensos RI, Harry Hikmat, di kantor Bupati Lotim, kemarin.
Setelah dilakukan identifikasi terhadap korban gempa bumi di Lotim, sebanyak 131 KPM PKH juga terkena dampak bencana gempa. Nantinya, akan diberikan sedikit bantuan terhadap 50 KPM korban bencana. Para korban bencana dipastikan akan mendapatkan pemulihan rumah dengan indeks rata-rata Rp 50 juta per rumah. Jika rumah sudah dibangun, akan diberikan Jaminan Hidup (Jadup) Rp 10 ribu per hari selama tiga bulan. Artinya, setiap orang akan mendapatkan Rp 900 ribu selama tiga bulan. Tentunya, mereka yang sudah terverifikasi oleh pemerintah kabupaten. “Ada 1359 yang teridentifikasi rumahnya rusak berat. Sebanyak anggota keluarga itu mendapat Jadup. Kalau rumah sudah terbangun, ada bantuan isi hunian tetap dengan nilai Rp 3 juta,” jelasnya.
Apakah korban gempa bumi akan menjadi bagian dari PKM PKH nantinya akan dilihat. Kalau sebab gempa bumi itu membuat status sosial jatuh miskin, seperti kehilangan pekerjaan dan lainnya. Maka mereka akan dipastikan menjadi KPM adaptif (PKH yang merespon berdasarkan kondisi khusus). “PKH ini sifatnya berkelanjutan. Selama memenuhi kriteria, akan terus menerima bantuan. Kecuali mereka sudah sejahtera atau naik kelas, baru dihentikan,” tegasnya.
Hasil dialog bersama KPM PKH, masih banyak KPM PKH belum menerima program secara komplit seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program subsidi lainnya. Sementara program Beras Kesejahteraan Rakyat (Rastra) sudah merata. Terhadap KPM yang belum menerima secara lengkap, menjadi tugas Dinas Sosial (Disos) untuk segera melakukan penyesuaian. Bahkan, Mensos dikatakannya setiap enam bulan melakukan update data usulan untuk di SK kan.
Jika KPM PKH menerima semua program secara komplit, maka tidak perlu waktu lama, untuk menurunkan angka kemiskinan. Bahkan harusnya, lima tahun KPM PKH sudah harus naik kelas. Artinya, semua jenis Bansos itu harus tersinergi, dan perlindungan sosial harus dilakukan secara integrasi dengan PKH. “Mungkin masa lalu kurang sinergi semua Bansos, sehingga sedikit lamban menekan angka kemiskinan,” tandasnya.
“Kami juga paham ada beberapa kondisi harus diperbaiki. Salah satu yang urgen, bagaimana sinergi bantuan. Kalau ingin menurunkan sampai 9 persen tahun depan, harus disinergikan semuanya,” tambah Harry.
Dari 9,7 juta penerima KPM PKH secara nasional, sudah disalurkan dua tahap sekitar 97 persen. Agar lengkap 10 juta, saat ini masih sekitar 300 ribu menyusul di daerah tersulit seperti Papua, yang disebut PKH akses dan masih dalam proses validasi.
“Posisi sekarang realisasi sudah 95 persen. Target kami Agustus semua sudah tuntas,” cetus Harry.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Adi Putra Darmawan Tahir mengatakan, mesti disadari jutaan orang jumlah penerima PKH. Kebanyakan yang dianggap memenuhi syarat adalah masyarakat pinggiran. Sistem online juga baru diterapkan, demikian juga sistem non tunai.
Pemerintah Daerah (Pemda) juga sangat berkepentingan untuk menuntaskan kemiskinan. Sehingga, kolaborasi ini menurutnya luar biasa baik. Program Kemensos ini, ditegaskannya juga tetap akan diawasi. “Kalau ada tidak berhak menerima PKH, cepat laporkan. Kami juga mengetahui, ada yang berhak menerima tapi tidak menjadi anggota PKH. Itu akan kami coba fasilitasi, sehingga semua terdata baik,” tutup Adi.
Pada saat penyerahan tahap tiga kemarin. Dirjen bersama anggota komisi VIII (delapan) DPR RI, memberikan KIP dan tabungan terhadap siswa berprestasi. Diserahkan pula KIS terhadap masyarakat. Serta, pemberian penghargaan kepada Marlina, yang mengundurkan diri dari PKH, karena sudah naik status, setelah membuka usaha sembako. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here