Beranda Lombok Barat APBDP Tak Terpengaruh Jabatan Kosong

APBDP Tak Terpengaruh Jabatan Kosong

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA H Fauzan Khalid

LOBAR —Bupati Lombok Barat (Lobar) H Fauzan Khalid menyatakan, keterlambatan pembahasan APBD Perubahan (APBDP) bukan karena kekosongan jabatan. Ini menanggapi statement kalangan DPRD Lobar yang menganggap keterlambatan akibat hal itu.
Bahkan orang nomor satu di Lobar itu balik menuding jika keterlambatan tersebut justru datang dari kalangan legislative sendiri. Lantaran tarik ulurnya negoisasi yang dilakukan. “Bisa saya pastikan. Kalaupun ada APBDP terlambat itu bukan karena Pemda, tapi karena DPRD, nego-negonya,” tegas Fauzan, kemarin.
Menurutnya prosedur pembahasan APBDP sudah dilakukan pihak eksekutif. Seperti kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Jangan sampai kesalahan legislative justru dilemparkan kepada eksekutif. “Bukan karena kekosongan jabatan. APBDP telat, tetapi karena sikap teman-teman DPRD,” ujarnya.
Bahkan dia menggungkapkan jika KUA-PPAS untuk APBD murni 2019 sudah diserahkan. Atas dasar itu, ia tegas membantah adanya anggapan kekosongan jabatan sejumlah SKPD menjadi penyebab keterlambatan APBDP. Fauzan tidak takut jika nantinya APBDP itu terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Sebab pihaknya merasa keterlambatan itu bukan karena eksekutif.
“Ngapain kita takut. Kalau sebabnya di kita baru kita takut,” tegasnya.
Sebelumnya kalangan DPRD Lobar mendesak bupati Lobar untuk segera melakukan mutasi dan pengisian jabatan lowong. Kekosongan jabatan dianggap membuat pembahasan APBD Perubahan molor dari waktu yang dijadwalkan. Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muchlis Ibrahim menilai jalannya pemerintahan saat ini terkesan seperti pincang. Sebab terdapat pejabat yang merangkap jabatan mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan. Hal ini tentunya akan membuat jalannya pemerintahan dirasa tak maksimal. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here