Beranda Lombok Barat Tindak Tegas Penunggak Pajak

Tindak Tegas Penunggak Pajak

BERBAGI
HUMAS LOBAR FOR RADAR MANDALIKA SOSIALISASI: Suasana sosialissai yang dilakukan KPK saat mengunjungi Pemkab Lobar, kemarin.

LOBAR —Persoalan pajak nampaknya menjadi perhatian serius Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI. Terutama Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang kerap ditunggak oleh wajib pajak (WP). Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan Korupsi KPK RI, Nana Mulyana saat berkunjung ke kantor Bupati Lobar, kemarin.
Menurutnya persoalan pajak berpotensi terjadi penyelewengan anggaran dalam struktur pemerintahan. “Kewajiban pengusaha saat membuka usaha yaitu wajib membayar pajak kepada neegara,” ujarnya saat rapat bersama para jajaran SKPD di ruang Jayangrana Kantor Bupati Lobar.
Lembaga anti rasuah ini ini menginstruksikan kepada Pemkab Lobar bersikap tegas kepada perusahaan nakal yang enggan memenuhi kewajiban pajaknya. “Bagi pengusaha yang nakal jangan diperpanjang izin usahanya. Sering-sering berkirim “surat cinta” (laporan), jangan lupa tembusannya ke KPK,” ungkapnya.
Mengenai potensi penyelewengan anggaran di dalam struktur pemerintahan, ia menyarankan agar dalam proses pengangkatan pejabat untuk lebih selektif. Minimal para calon yang akan diangkat memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa selama dua tahun. Karena mereka pasti mengerti proses pengadaan dan menghindari main curang. “Atau dengan cara membuat kebijakan kalau masuk struktural harus mempunyai sertifikat LPSE agar orang tersebut tidak melakukan niat jahatnya,” sarannya.
Menangapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H Moh Taufiq memastikan tidak akan membiarkan perusahaan nakal yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Ia pun tegas meminta kepada dinas terkait untuk memberikan sanksi kepada perusahaan nakal itu. “Izin usaha bagi pengusaha nakal yang tidak membayar pajak tidak akan diperpanjang. Atau sanksi yang paling tegas adalah usahanya akan ditutup,” tegas Taufiq.
Menurutnya, PBB menjadi kewajiban semua pengusaha. Sesuai aturan peraturan perundangan yang berlaku. Ia tidak mempungkiri jika masih ada beberapa perusahaan yang tidak taat membayar pajaknya.
Hal senada diakui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, Hj Lale Prayatni. Menurut wanita berjilbab ini, pihaknya tengah melakukan pendataan semua usaha yang ada di Lobar. Termasuk mendata para pengusaha yang masih menungga pajak hingga kini. “Kita berikan warning kepada pengusaha-pengusaha yang masih menunggak pajak. Izin usaha tidak akan diperpanjang sebelum melunasi utang pajak usahanya,” tegas Lale.
Sejauh ini diakui Lale, tunggakan pajak paling banyak tercatat di sejumlah penginapan atau hotel, restoran dan perusahaan. Beberapa waktu lalu pihaknya menolak izin salah satu hotel ternama di kawasan senggigi, lantaran masih menunggak pajak. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here