Beranda Headline KPK Berikan Arahan ke Pemkab Loteng

KPK Berikan Arahan ke Pemkab Loteng

BERBAGI

PRAYA — Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Lombok Tengah (Loteng). KPK yang turun ini dari tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah), kemarin.
Kedatangan tim anti rasuah ini, diterima Sekda Loteng, HM Nursiah beserta jajaran Kepala SKPM di Aula Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pukul 09.00 Wita. Pada wartawan, Nursiah membenarkan kedatangan tim KPK tersebut. Dia menegaskan, KPK datang untuk menjalankan fungsi koordinasi dan supervisinya khususnya pada sektor penerimaan pendapatan daerah sehingga bisa meminimalisir peluang terjadinya korupsi pada sektor ini.
Sebab, sebelumnya pihaknya banyak menerima rekomendasi untuk dilakukan pembenahan dari KPK. Adapun pendapatan daerah yang menjadi pembahasan hari ini (Kemarin, Red), retribusi pasar, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, pajak restoran, PBB, dan masih banyak lainnya.
“Kami sangat apresiasi atas bantuan KPK mendampingi pemerintah Loteng untuk memaksimalkan penerimaan daerah,” katanya.
Nursiah menegaskan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penerima pendapatan daerah itu, salah satunya dengan membangun basis data wajib pajak yang aktual dan valid hingga membangun sistem IT (Infromation Technology) yang terkoneksi dan terintegrasi lintas sektoral, baik pusat maupun daerah sehingga bisa menutup celah korupsi.
“Saat ini sektor penerimaan daerah relatif banyak, namun harus lebih dimaksimalkan lagi. Dan kami sudah mendapat arahan dari KPK mengenai itu,” bebernya.
Menurutnya, pencegahan tindak korupsi pada penerima PAD saja. Tetapi juga pada sektor-sektor penerimaan yang diimplementasikan melalui sistem elektronik seperti e-budgeting dan e-BPHTB. Yaitu perlolehan biaya hak atas tanah. Kemudian sistem e-tax yang berhubungan dengan pelayanan hotel dan restoran, termasuk ke depan dengan sistem e-retribusi pajak maupum di unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Jadi kedepanya sistem pembayaran retribusi pajak dan izin sudah berbasis elektronik yang bekerja sama dengan perbankan,” jelasnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aswatara menerangkan, kedatangan KPK hanya untuk memonitorong dan evaluasi realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi, yang telah disusun dalam empat bagian. Yaitu, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan penguatan Inspektorat. Sehingga tim pencegahan, ingin melihat langsung bagaimana implementasi sistem aplikasi yang digunakan.
“Ini sebenarnya tindaklanjut kedatangan sebelumnya. Kita sudah melakukan Mou dengan KPK dalam bidang pencegahan,” katanya.
Dia menegaskan, kedatangannya kali ini memang khusus untuk membahas dan mencegah korupsi dari sektor penerimaan daerah. Yakni, seperti pajak ASN maupun pendapatan lainnya dari hotel, parkir maupun yang lainya.
“Semua ini dilakukan untuk mendongkrak pendapatan daerah,” ujarnya. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here