Beranda Lombok Barat Dewan Minta Mutasi Disegerakan

Dewan Minta Mutasi Disegerakan

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA H Sulhan Muchlis Ibrahim

LOBAR —Legislatif kembali mendesak Bupati Lobar segera melakukan mutasi dan pengisian jabatan lowong. Kekosongan jabatan tersebut membuat pembahasan APBD Perubahan molor dari waktu yang dijadwalkan.
Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muchlis Ibrahim menilai jalannya pemerintahan saat ini terkesan seperti pincang. Sebab terdapat pejabat yang merangkap mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan. Hal ini tentunya akan membuat jalannya pemerintahan tidak maksimal. “Seperti Pak Sekda merangkap sebagai wakil bupati, merangkap sebagai Asisten 1, kemudian Asisten II (dirangkap Asisten III). Belum lagi harus mengurus Plt di beberapa jabatan yang kosong,” ujar Sulhan yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Adanya rangkap jabatan tentunya perlu adanya pembanian tugas. Jalan keluarnya perlu dilakukan mutasi. Apalagi izin terdahulu untuk dilakukan mutasi atau pengisian jabatan sudah kadaluarsa. Sehingga harus ada pengajuan izin baru yang ditandatangani Bupati. “Tetapi permasalahannya hari ini, izin mutasi yang masuk itu izin untuk mengisi kekosongan jabatan sesuai Pansel,” ungkapnya.
Hal ini tentunya berpengaruh pada tidak bisa dilakukannya mutasi pada semua jabatan. Baik di eselon II, III dan IV. Ini juga membuatnya khawatir dengan kemungkinan dilakukan mutasi lanjutan.
Bupati juga tidak dapat melakukan mutasi kembali tanpa adanya izin dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sampai enam bulan setelah pelantikan. Mengingat Bupati merupakan pemenang dari Pilkada 2018. “Kalau pelantikannya bulan April 2019, maka bupati tak bisa melakukan mutasi tanpa izin Kemendagri sampai dengan Oktober 2019. Itu masalahnya,” beber politisi asal Kediri ini.
Jika dibiarkan, kondisi ini akan membuat pembahasan APBDP molor dari jadwal yang seharusnya. Lantaran semuanya dibebankan kepada Sekda yang merangkap beberapa jabatan. Mulai dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BKPRD, maupun merangkap sebagai asisten dan wakil bupati.
Bagaimana jika Plt di SKPD yang mengajukan program dalam pembahasan APBDP? Hal itu juga dikhawatirkan politisi PKB ini. Seharusnya mutasi dilakukan sebelum pembahasan APBDP 2018. Jangan sampai bermasalah di kemudian hari lantaran saling lempar tanggungjawab pejabat yang mengusulkan saat itu. “Itu yang kita khawatirkan,” imbuhnya.
Sulhan juga mengharapkan nantinya konten mutasi tidak bermuatan balas jasa kepada tim pemenangan Bupati saat Pilkada lalu. Sebab dari informasi yang diterimanya dari eksekutif, jika nama-nama yang diusulkan untuk mutasi datang dari tim. “Fauzan ini sudah menang menjadi bupati Lobar, itu harus milik semua orang. Tidak lagi milik tim. Tim sudah selesai begitu selesainya pilkada,” tegasnya.
Sementara Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengaku, jika pihaknya sudah memperoleh izin untuk melakukan pengisian enam jabatan lowong. Baik dari Kemendagri maupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hanya saja Fauzan belum mau memberitahukan kapan akan dilakukan pengisian itu. Sebelumnya sudah dilakukan seleksi terbuka untuk pengisian enam jawabatan lowong itu.
Enam jabatan lowong itu adalah Dinas Tenaga Kerja, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur Sekretariat Daerah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here