Beranda Headline Tetapkan Status Darurat Bencana

Tetapkan Status Darurat Bencana

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA CEK PENGUNGSIAN: Gubernur NTB, M Zainul Majdi saat mendampingi Presiden RI, Joko Widodo mengunjungi korban gempa bumi di pengungsian.

MATARAM – Pasca gempa bumi dengan kekuatan 6,4 SR yang mengguncang NTB membuat Gubernur NTB, M Zainul Majdi ambil sikap. Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) berisi Penetapan Status Darura Bencana Gempa Bumi Pulau Lombok Provinsi NTB.
Dalam SK tersebut, masa tanggap darurat selama tujuh hari, dari 29 Juli 2018 hingga 4 Agustus 2018. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat.

Melalui Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemprov NTB menetapkan agar digelar rapat rutin pos komando, dilaksanakan setiap hari pada pukul 16.00 Wita selama masa tanggap darurat dengan agenda evaluasi dan penugasan.

Selanjutnya, untuK tindak lanjut hasil kunjungan Presiden, Joko Widodo, bersama Kepala BNPB, Willem Rampangiley, Menteri Sosial, Idrus Marham dan Gubernur NTB, M. Zainul Majdi beberapa hari lalu, Pemprov NTB segera melakukan verifikasi rumah rusak akibat gempa. Yaitu dengan kriteria rusak berat, sedang, dan ringan yang disertai data by name by addres dan gambar teknis dan pendataan korban meninggal, luka berat dan luka ringan. Setelah itu, Pemprov NTB akan segera menyalurkan bantuan tersebut.

“Mekanisme penyerahan bantuan rehabilitasi rumah yaitu korban diberikan bantuan uang melalui BRI dan oleh karena itu korban harus mememiliki rekening di BRI, KTP, dan rekomendasi TNI,” kata Kepala BPBD NTB, Moh. Rum, kemarin via via ponsel.

Untuk kelancaran realisasi bantuan rumah, lanjut Rum bagi korban akan dilakukan pendataan secara simultan yaitu setiap hari akan diterbitkan surat keputusan bupati tentang data verifikasi rumah.

Bagi korban akan diberikan jaminan hidup (jadup) oleh kementerian sosial yaitu
meninggal sebesar 15 jt dan luka sebesar 2,5 juta dan oleh karena segera
dilakukan verifikasi data korban dibawah koordinasi dinas sosial. Kemudian pos komando sebagai pos induk penanganan darurat ditetapkan di lapangan desa
Madayin dan pos-pos lainnya yang dibentuk di lokasi lain seperti posko Belanting
oleh TNI maupun lainnya diharuskan untuk mengkoordinasikan semua kegiatan
kepada posko induk.

Menurut Rum, agar manajemen penanganan darurat bencana gempa bumi dapat berjalan dengan
baik dan lancar maka perlu segera diterbitkan SK Incident Commander (IC) tentang penetapan persoanil pelaksana kegiatan lapangan.

Seluruh lokasi pengungsian, kata Rum agar dapat dibuat cluster sehingga memudahkan pemantauan dan penyaluran logistik dibawah koordinasi kepala bidang
darurat BPBD Kabupaten Lombok Timur.

Berikutnya penempatan lokasi dapur umum harus menjadi perhatian yaitu seoptimal dapat melayani kebutuhan makan para pengungsi di beberapa titik pengungsian dan dksetiap lokasi pengungsian agar diperhatikan kelengkapan sarana prasarana
kesehatan seperti sanitasi dan MCK guna mencegah terjadinya penyabaran
penyakit. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here