Beranda Praya Metro DPMD Harap Musdes Prioritaskan Penurunan Kemiskinan

DPMD Harap Musdes Prioritaskan Penurunan Kemiskinan

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA MUSDES: Sejumlah unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemdes di salah satu desa di Kecamatan Prabarda sedang mengikuti Musdes penyusunan RKPDes 2019 bebeberapa hari lalu.

PRAYA —Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah (Loteng) berharap desa bisa memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Baik program dibidang pemberdayaan, pembinaan maupun program fisik.

Kepala DPMD Loteng, Jalaludin mengutarakan, pihaknya berharap agar Musyawarah Desa (Musdes) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) 2019 tahun ini memprioritaskan program penurunan angka kemiskinan. Misalnya, program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), stunting serta program lain menyangkut pariwisata dan pemberdayaan yang menumbuhkan minat usaha. Selain itu program pemberdayaan potensi lokal, pembinaan kelompok usaha, pembangunan sarana vital pendukung ekonomi dan lainnya.

“Program tersebut sejak awal sangat diharapkan bisa muncul menjadi program di APBDes tahun depan,” ungkapnya.

Menurut Jalal, program ini merupakan program serius pemerintah pusat hingga daerah. Dan secara langsung juga merupakan beban desa. Memang yang harus diakomodir dalam Musdes RKPDes sampai menajdi APBDes itu merupakan break down dari Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Yang mana disusun sekali dalam enam tahun yang merupakan intisari dari visi dan misi kepala desa. Akan tetapi isi RPJMDes itu tidak boleh bertentangan dari RPJM Daerah.

“Musdes penyusunan RKPDes itu kan disusun setiap tahun. Outputnya nanti APBDes tahun berikutnya. Makanya kita berharap program nyata untuk penuntasan kemiskinan itu di munculkan jadi program prioritaskan tahun depan,” tegasnya.

Ditambahkan Jalal, program pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat hingga desa. Oleh karena itu, sangat wajar bagi Pemkab untuk mengarahkan desa lebih memperhatikan program tersebut. Kalapun nanti tidak bisa didanai oleh desa, usulan program tersebut agar disampaikan pada Musrenbangdes. Sehingga bisa didanai oleh Pemkab, Pemprov hingga pemerintah pusat.

“Kalau bisa, di program pemberdayaan itu diperbanyak betul. Kan minimal 25 persen. Sangat bagus kalau lebih,” pungkasnya. (tar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here