Beranda Lombok Barat Anggaran Pokir Tak Bisa Dipecah

Anggaran Pokir Tak Bisa Dipecah

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANADALIKA H Moh Taufiq

LOBAR —Adanya saran dewan terkait anggaran pokok pikiran (pokir) untuk pengadaan barang/jasa dipecah, nampaknya tidak mendapat dukungan eksekutif. Alasannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berpegang pada aturan yang berlaku.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H Moh Taufiq justru mendukung langkah OPD. Ia tak ingin terjadi masalah di kemudian hari. Apabila anggaran yang harusnya ditender, justru dipaksakan untuk dipecah-pecah atau penunjukan langsung (PL). “OPD harus mengacu aturan yang berlaku. Anggaran pokir DPRD yang nyantol di sejumlah OPD tak akan dipindahkan,” tegasnya, kemarin.
Terhadap anggaran yang seharusnya dieksekusi melalui tender atau lelang, tetap harus dilakukan melalui tender. Sebaliknya jika memungkinkan dipecah, maka akan di-PL. “Kita tidak ada pengalihan. Pokir itu tetap seperti di APBD murni. Namun mana yang memang bisa dan layak untuk ditender ya ditender. Mana yang bisa di PL, ya di PL-kan itu saja,” jelasnya.
Menanggapi keinginan DPRD memecah anggaran pokir itu, menurut Taufiq, tentu ada aturan mainnya. Aturan dibuat untuk mengantisipasi terjadi permasalahan yang menimpa OPD nantinya. “OPD jelas tidak berani mengeksekusi, sebab mereka pasti mengacu aturan yang ada,” tegassnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Hj Ni Made Ambaryati mengaku tidak berani mengeksekusi anggaran porkir DPRD senilai Rp 3,5 miliar. Ia pun menyatakan siap mundur dari jabatannya sekarang jika tetap dipaksakan mengeksekusi anggaran tersebut. Mantan Dirut RSUD Tripat ini tidak ingin terlibat bermasalah jika tetap mengeksekusi anggaran tersebut. “Saya tidak berani kerjakan, karena dewan tidak mau dilelang tapi maunya dipecah-pecah (pengadaan langsung). Di DPA juga dilelang,” katanya. (cr-win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here