Beranda Lombok Timur Perintahkan Bentuk Satgas Tanggap Darurat

Perintahkan Bentuk Satgas Tanggap Darurat

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA RAPAT: Kepala BNPB Willem Rampangile saat memimpin rapat tertutup di lokasi pengungsian Desa Medayin Kecamatan Sambelia, kemarin.

LOTIM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memerintahkan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) tanggap darurat. Pembentukan Satgas agar semua pihak terkait berkerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing. “Sudah saya perintahkan dibentuk Satgas tanggap darurat, agar semua bisa bekerja dan tertata baik sesuai tupoksi masing-masing,” tegas Kepala BNPB, Willem Rampangile, usai rapat tertutup di lokasi pengungsian Desa Medayin Kecamatan Sambelia, kemarin.
Kembali Willem menegaskan, masyarakat bisa cepat kembali bergantung pada seberapa cepat melakukan verifikasi bersama Pemda, PU dan BNPB. Hasil verifikasi nanti, di SK kan Bupati. baru kemudian pusat dapat menyalurkan bantuan stimulan. “Kami dari pemerintah pusat hanya memberikan pendampingan,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H Rohman Farly mengatakan, pemerintah Lotim menetapkan masa tanggap darurat selama tujuh hari. Penanganan dilakukan Pemda, berupa penyuplaian semua jenis kebutuhan. Termasuk, juga bantuan medis. Bantuan berkelanjutan diberikan kerjasama pemerintah kabupaten, provinsi dan BNPB. “Selama tanggap darurat, disiapkan makan minum dan mengembalikan mentalitas psikologis masyarakat, agar siap kembali ke rumah masing-masing. Sedapat mungkin kita lakukan upaya agar tidak terlalu lama di pengungsian,” tegasnya.
Sesuai janji Presiden, setelah dilakukan verivikasi pengungsi, dan jumlah korban. Nantinya dilakukan pembukaan rekening khusus warga, untuk ditransferkan bantuan stimulan. Pemda dalam posisi ini hanya mengawasi. Karena masyarakat tidak akan bisa menggunakan uang, tanpa penetapan dari Pemda.
Pada prinsipnya ujar Rohman, semua jenis bantuan dibagi dulu ke wilayah Sembalun dan Sambelia. Semua ditangani baik dan berkeadilan. “Nanti warga yang rumahnya rusak ringan dibantu Rp 10 juta per unit. Sedangkan rusak berat Rp 50 juta per unit. Dari Pemda, akan melihat apakah ada kekurangan atau tidak dari jumlah bantuan itu. Kalau kurang, baru kita siapkan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak menyebarkan berita hoax, seperti menentukan waktu akan terjadi gempa susulan. “Stop informasi hoax, jangan sampai membuat masyarakat resah,” tutup Sekda. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here