Beranda Headline Ratusan Investor Terima Surat Teguran

Ratusan Investor Terima Surat Teguran

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA MEMPESONA: Keindahan beberapa gili di kawasan Sekotong yang kabarnya sebagian dikuasai investor.

LOBAR — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TPS) Lombok Barat (Lobar), sudah melayangkan surat teguran kepada sejumlah investor yang lambat pergerakan investasinya. Lantaran terdapat sejumlah lahan yang dikuasai investor, namun belum juga dilakukan pembangunan.
“Sebagian investor berada di luar negeri, tetapi sudah kita surati seminggu yang lalu. Baik melalui email maupun surat langsung,” ungkap Plt Kepala DPMP2TPS Lobar, H Dulahir, kemarin.
Dari total penanaman modal asing (PMA) sebanyak 240 investor, 115 diantaranya mendapat surat teguran. Termasuk PT Teluk Mekaki yang sudah lama menguasai ratusan hektare lebih lahan di Mekaki, Kecamatan Sekotong. Namun belum juga ada kegiatan pembangunan, padahal sudah lama dilakukan ground breaking (peletakan batu pertama). “Tugas kita untuk mencari dan melakukan komunikasi, apa masalahnya. Inilah bentuk-bentuk yang bisa kami lakukan di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Meski sejauh ini belum ada balasan dari pihak investor yang sudah menerima surat terguran itu. Menurutnya, sekitar 50 persen PMA belum terlihat aktif melakukan pembangunan. Bahkan terkesan sangat lambat. Pihaknya terus mengenjot para investor agar segera merealisasikan rencananya. “Kalau sudah direalisasikan, di situ letak pemasukan bagi PAD. Termasuk pajak-pajak masuk dalam kas daerah,” imbuhnya.
Mencegah hal tersebut terulang, DPMP2TPS sedikit memperketat pengurusan bagi investor yang ingin berinvestasi di Lobar. Bagi investor asing, harus menunjukkan kesungguhan bila ingin berinvestasi di Lobar. Bukan sekedar menjadi broker (makelar). “Harus ketat. Jangan sudah mendapatkan izin lalu dijual lagi, kan tidak bisa seperti itu,” tegasnya.
Untuk lebih meyakinkan jika investor itu bersungguh-sunguh, pihaknya akan memberlakukan uang penjamin. Teknis, investor yang ingin berinvestasi harus memasukkan uang ke bank daerah sebagai pengikat. Sehingga jika investor itu tidak membangun pada lahan yang dikuasai sampai jangka waktu pengajuan proposalnya, maka uang itu akan gugur.
Apakah ada regulasi yang mengatur tentang uang jaminan itu? Dulahir mengaku, sudah ada ketentuannya. Hanya saja belum diperkuat dengan peraturan daerah (Perda). “Nanti kita perkuat dengan peraturan bupati atau Perda untuk mengikat investor, agar jangan bermain-main,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Lobar menyoroti sejumlah lahan yang dikuasai investor namun belum juga dibangun. Bahkan Ketua Komisi II DPRD Lobar, Andi Irawan menyebut jika sebagian pulau kecil (gili) di kawasan Sekotong telah dimiliki atas nama pribadi. “Kita sudah cek di BPN. Dari 12 gili, sebagian sudah jadi hak milik,” ujar Andi.
Menurut politisi PAN ini, harus ada langkah yang diambil Pemkab bila sudah berstatus hak milik. Apalagi temuannya, terdapat sejumlah lahan di kawasan itu yang dikuasai puluhan tahun oleh investor namun belum ada juga aktivitas pembangunan.
Pihaknya berencana mengusulkan dibentuknya Perda untuk dapat mengatur gili di Sekotong agar dapat dikembangkan. “Bukan hanya untuk membangun hotel, namun juga kawasan pariwisata,” pungkas dewan asal Sekotong itu. (cr-win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here