Beranda Mataram Kesulitan Cari Pemilik Reklame

Kesulitan Cari Pemilik Reklame

BERBAGI
ririn/radar mandalika H Kemal Islam

MATARAM —Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram sudah melayangkan teguran ke pemilik reklame yang menunggak pajak atau izinnya mati. Namun, tak semua surat teguran itu bisa sampai ke tangan si pemilik reklame. “Kadang-kadang titik reklame ini tidak ada pemiliknya. Kita kesulitan cari alamat pemilik, karena mereka juga dari luar daerah,” kata Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H Kemal Islam.
Disebutnya, terdapat sekitar belasan reklame yang tidak ditemukan alamat pemiliknya. Namun jika memang melanggar, Kemal tidak memberi toleransi. “Jika tidak taat, tetap harus dipotong. Kita ingin ambil aset reklame yang tidak ada pemiliknya itu, tak apa boleh,” imbuhnya.
Selama ini, sambung Kemal, kepemilikan reklame ada dua, yakni advertising dan perorangan. Pemilik perorangan inilah yang kerap bak jin, sulit ditemukan keberadaannya. Setelah teguran pertama, Kemal berencana melanjutkan ke teguran kedua pada pecan ini. “Surat yang dikirim tidak sampai, terutama yang punya perorangan,” ungkapnya.
Namun dari teguran pertama, sudah ada pihak pemilik reklame yang datang mengurus perpanjangan izin maupun membayar pajak. Hal itu terlihat dari permohonan rekomendasi izin yang ditandatangani dalam per hari bisa di atas 15. Pemohon itu termasuk yang nunggak pajak dan mati izin hingga Juni 2018 sebanyak 222 titik reklame, dan 97 titik reklame yang mati izin sejak tahun 1997 ke bawah. “Sudah ada efeknya dari teguran itu. Bahkan saya tanda tangan sampai 20 surat persetujuan perpanjangan izin per hari,” terangnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji meminta dinas terkait lebih tegas. “Begitu tidak bayar, langsung tebang,” tandasnya. Jangan lagi dinas terkait hanya berwacana, akan dan segera melakukan penertiban. “Jangan disebut lagi. Tapi lakukan,” imbuhnya.
Bukan jamannya lagi reklame tanpa izin tetap dibiarkan bebas melenggang. Ia melihat, dari tahun ke tahun, masih sama. Untuk itu, ia menyarankan dinas terkait melakukan identifikasi kemudian tempelkan pengumuman izin agar masyarakat bisa ikut mengawasi. “Sekarang ini pengawasan belum jalan, karena tunggakan reklame itu kaitan dengan izin,” ujarnya.
Antara reklame yang punya izin atau tidak, menjadi samar-samar karena tidak ada identitas. Masyarakat juga tidak bisa ikut mengawasi. “Harus berikan warning ke pemilik papan reklame. Peringatan yang tegas,” imbuhnya.
Diketahui, realisasi pajak reklame tahun 2018 sampai saat ini baru 35 persen dari Rp 4,5 miliar atau Rp 1,6 miliar. Minimnya capaian itu, ternyata dipicu banyaknya perusahaan advertising yang belum membayar tunggakan pajaknya. Catatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, advertising yang mati izinnya hingga Juni 2018 sebanyak 222 titik. Serta advertising yang menunggak pajak dari tahun 2017 ke bawah sebanyak 97 titik. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here