Beranda Lombok Barat Pemkab Akan Pilih Jalur Hukum

Pemkab Akan Pilih Jalur Hukum

BERBAGI

LOBAR —Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berancang-ancang akan menempuh jalur hukum. Menyusul belum ditemuinya titik terang persoalan Lombok City Center (LCC) dengn PT Bliss. Sebelumnya tim pakar yang dibentuk pemkab sudah bersurat dan melakukan renegosiasi dengan PT Bliss, terkait kerjasama operasional (KSO). Namun hal itu nampaknya tidak mendapat persetujuan dari pihak PT Bliss.
Kalangan legislative juga mendorong agar eksekutif menempuh jalur hukum, agar persoalan LCC cepat ditindak lanjuti. Mengingat terdapat aset Pemkab Lobar berupa lahan seluas 8 hektare. “Yang paling rasional kita menempuh jalur hukum,” kata Asisten III Setda Lobar, H Fathurrahim yang dikonfirmasi, kemarin.
Meski ia mengaku, belum mengetahui lebih lanjut perkembangan persoalan ini. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pihak pemkab sudah melakukan evaluasi atas isi perjanjian KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss. Termasuk membentuk tim pakar dan melakukan negosiasi dengan PT Bliss.
“Karena kalau diamkan dianggap pemkab melakukan pembiaran. Karena ada aset Pemda di situ, tidak bisa didiamkan,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Lobar H Ahmad Zaenuri menilai jika perjanjian kerjasama PT Tripat dengan PT Bliss berpotensi mengarah ke pidana. Bila tidak segera diselesaikan. Sebab dalam isi kerjasama itu terdapat perencanaan saham Pemkab Lobar melalui PT Tripat, yang hanya diberikan sebesar 3 persen. Angka itu dianggap politisi PKPI ini tidak masuk akal. Padahal aset lahan Pemkab Lobar sekitar 8 hektare di LCC nilai tafsirnya mencapai sekitar Rp 80 miliar. (cr-win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here