Beranda Lombok Timur Wabup Ajukan Surat Pengunduran Diri

Wabup Ajukan Surat Pengunduran Diri

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA H Ahyan

LOTIM – Karena harus memenuhi persyaratan sebagai Calon Legislatif (Celeg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim) H Haerul Warisin mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Wabup. Surat pengunduran diri itu dilayangkan pada DPRD Lotim, Selasa (17/7) sore lalu, usai menghadiri penyampaian LKPJ dan laporan pertanggungjawaban masa akhir jabatan sebagai Bupati dan Wabup Lotim.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Dewan (Setwan) Lotim, H Ahyan membenarkan, dewan sudah menerima surat pengunduran diri Haerul Warisin sebagai Wabup Lotim, sebagai persyaratan sebagai Caleg. Landasan pengajuan surat pengunduran diri itu, karena masa jabatannya sebagai Wabup akan segera berakhir. “Iya suratnya sudah kami terima,” katanya.
Usulan pengunduran diri pada dewan itu, sudah mendapat respon. Bahkan, Badan Musyawarah (Banmus) sudah membawanya ke forum rapat. Sempat ada usulan paripurna pengunduran diri Wabup disatukan dengan rapat istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Lotim asal Partai Nasdem. Namun, disepakati akan ditentukan jadwal paripurna usai rapat istimewa PAW nanti. “Karena pengunduran diri itu inisiatif sendiri, maka harus diparipurnakan,” jelasnya.
Setelah proses paripurna, hasilnya dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur NTB. Sementara, waktu paripurna usulan pengunduran diri Warisin belum ditetapkan melalui Banmus. “Nanti paripurna akan dijadwalkan, setelah ada persetujuan melalui Banmus,” tandas Ahyan.
Sebenarnya lanjut Ahyan, unsur pimpinan dewan sudah mengirim usulan pemberhentian dengan hormat pada Mendagri. Usulan yang sudah terkirim ke Mendagri itu merupakan kewajiban dewan, karena masa jabatan Bupati dan Wabup akan berakhir. Sebab, ada kaitannya dengan persyaratan pensiun dan sebagainya, sehingga harus ada usulan dari pimpinan DPRD. “Bedanya, kalau dewan mengusulkan karena masa akhir jabatan itu sudah kewajiban dan tanpa melalui paripurna. Sedangkan kalau usulan atas inisiatif sendiri Wabup atau Bupati, harus melalui paripurna. Jadi dua usulan ini nanti masuk ke Mendagri,” ungkap Ahyan. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here