Beranda Headline Fauzan ‘Melawan’, Sekda Minta Mundur

Fauzan ‘Melawan’, Sekda Minta Mundur

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Fauzan Zakaria

MATARAM – Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Fauzan Zakaria menunjukkan sikap ‘melawan’ di tengah keikut sertaannya jadi Bacaleg namun dalam aturan harus mundur dari jabatan. Dirinya justru menuding KPU terkesan menghilangkan hak dipilih dan memilih seseorang.

Dia mengatakan, apakah persyaratan maju sebagai bakal calon legislatif lewat partai NasDem ditolak atau tidak, merupakan urusan KPU. Yang jelas, BPPD bukan pejabat struktural negara , dan tidak hanya kelola duit negara.

“Mungkin, BPPD lebih banyak kelola APBD daripada duit negera,” tegas Fauzan, kemarin.

Fauzan menegaskan, apakah semua orang yang menerima hibah APBD harus dihilangkan hak memilih dan dipilih, bagaimana dengan menteri yang menggunakan duit negara, mereka juga mencalonkan diri tidak mungkin menggunakan duit negara.

“Tidak hanya itu, MUI dan Baznas, di SK kan gubernur tapi boleh nyaleg juga, ” kata dia.

Dia mengaku, selama ini dirinya terlibat dalam BPPD hanya sebagai pembantu gubernur untuk promosi pariwisata daerah. Sehingga, kapan mau diberhentikan, merupakan hak prioregatif gubernur.
“Tidak ada syarat itu, kalau sudah menjabat beda ceritanya. Mungkin, kalau DPRD, kepala desa diwajibkan harus mundur. Nah, saya ini, kecuali sudah terpilih iya harus mundur,” tegasnya.
Dengan polemik itu, dia mengaku belum mengkroscek berkas pencalegakannya, apalagi sampai dikembalikan oleh KPU karena itu urusan partai. Sehingga, yang berhak jawab adalah KPU.

“Masak gara-gara saya di BPPD mau dihilangkan hak dipilih,” kata dia.

Intinya kata Fauzan Zakaria, tidak ada surat yang diterima. Mengenai aturan, pasti KPU sudah membaca berita. “Lebih banyak mana duit negara di kelola BPBD apa menteri,” sentilnya.

Sementara itu, Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU NTB Yan Marli memaparkan alasan Fauzan Zakaria harus mundur dari jabatan. Dimana, BPPD ini masuk dalam kategori badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN. Sekarang, ketentuannya adalah semua APBD masuk akun APBN. Sehingga, kalaupun sumbernya dari APBD, tapi out put APBN.
“Kesimpulannya semua badan atau lembaga yang anggarannya dari APBN harus mundur,” tegas dia kepada media.

Yan Marli menambahkan, alasan yang memperkuat harus mundur sudah diatur pada PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca-Pengundangan tertanggal 3 Juli 2018.
Begitu halnya dengan anggota DPR RI, DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang melakukan pendaftaran Caleg tapi dengan partai berbeda atau pindah Parpol, maka wajib mundur dari lembaga dewan.

Pengunduran diri mereka dilakukan secara bertahap yakni, dengan menyerahkan surat pengunduran diri mereka baik dari Parpol sebelumnya maupun dari kenggotaannya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh pimpinan DPR, DPRD.
“Kemudian nanti dimasa perbaikan menyerahkan surat keterangan pengunduran diri dalam proses dari pimpinan DPRD, dan kita berikan waktu sampai H-1 penetapan DCT atau paling lambat tanggal 19 September,” paparnya.

Selain anggota DPRD pindah Parpol yang wajib mundur dari jabatannya, seseorang yang menjadi Caleg kemudian menempati jabatan atau kedudukan sebagai ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, BUMN atau BUMD, Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, juga wajib mundur dari jabatan dan kedudukan yang sedang ditempatinya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti mengaku belum menerima laporan rencana ketua BPPD yang mencalonkan diri di pemilihan legislatif 2019 mendatang. Pria yang getol memperjuangkan Fauzan menjadi orang nomor satu di Badan Promosi pariwisata saat itu, mendukung keputusan KPU yang mensyaratkan jika ada pejabat BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lainnya yang dibiayai oleh negara atau APBD, harus mundur kalau mencalonkan diri.

“Kalau aturan KPU begitu, saya dukung, ” kata Sekda.

Disinggung soal adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye sudah ditangangi Presiden Joko Widodo dan PKPU nomor 20 tahun 2018 bagi Sekda, jika sudah diatur dalam aturan maka, Fauzan Zakaria harus mundur. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here